Jika Masih Tertidur Pulas, PPP Bisa Terlempar Dari Parlemen

RM.id  Rakyat Merdeka - Jelang Muktamar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus mendapat masukan. Partai berlambang Kabah itu diminta berbenah dan melakukan gerakan turun ke masyarakat. Pasalnya, partai berbasiskan Islam ini seakan masih tertidur pulas.

Hal itu disampaikan politisi senior PPP Habil Marati kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. Menurutnya, jika tidak mau turun ke masyarakat, partai terancam terdegradasi dari parlemen.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh pengurus dan kader PPP untuk berbenah diri dan melakukan gerakan riil di masyarakat. Jika tidak mau turun ke masyarakat, PPP terancam terdegradasi dari parlemen.

“PPP saat ini seperti disuntik obat tidur. Jadi kerjanya tidur, hanya sekali mengingau. Itupun tidak jelas,” kata Habil. Bukti

Baca juga : Rakyat Cuma Pasrah, Teriak Juga Belum Tentu Didengar

PPP tertidur, kata dia, saat ini tidak terdengar oleh umat dan masyarakat Indonesia mengenai apa yang sedang dikerjakan maupun yang diperjuangkan oleh PPP.

Pun ketika partai politik lain dan organisasi masyarakat ramai-ramai membantu masyarakat dalam menangani covid 19, gerakan PPP tak terlihat dan terdengar.

“PPP harus bergerak. Jika tidak melakukan pembenahan, PPP bisa terancam dan terdegradasi ke devisi nonkursi di parlemen. Itu kan ngeri. Saat ini waktunya untuk berbakti kepada umat dan masyarakat,” sarannya.

Kalau PPP terlempar dari parlemen, maka untuk bangkit dan reborn akan sulit dan semakin berat. Sebelum bencana itu terjadi, maka para elite PPP harus benar-benar mengelola partai.

Baca juga : Badan POM Sinergi Awasi Produk Air Minum Dalam Kemasan

Apalagi, diungkapkan Habil, di dalam Undang-Undang Pemilu mendatang ada wacana untuk menaikkan angka parliamentary threshold atau ambang batas masuk parlemen menjadi 5 hingga 7 persen.

“Jika benar angkanya naik, PPP bisa wassalam. Makanya, harus ditolak kenaikan angka PT itu,” sarannya.

Langkah awal untuk melakukan pembenahan partai adalah menjalankan dan mematuhi aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Kalau PPP mau besar dan solid memang harus bersih dari pelanggaran-pelanggaran AD/ ART.

Baca juga : SPBU 3T Didirikan di Pulau Maya, Masyarakat Nikmati BBM Satu Harga

“Kalau masalah internal tidak dibereskan, orang akan malas untuk masuk dan membesarkan PPP. Ini kan partai Islam, tapi justru tidak patuh pada aturan dan AD/ART,” katanya.

Ketika disinggung masalah yang dibereskan terkait apa, Habil mencontohkan satu hal yakni kursi Plt ketua umum PPP yang harus diberesin.

Penunjukkan Suharso Monoarfa sebagai Plt ketum itu sudah menyalahi AD/ART. “Ada nggak yang berani membereskan AD/ART,” tandasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.