Presiden PKS Bicara Kesejahteraan Petani: Ada Perbedaan Konsep dan Praktik di Lapangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden PKS Sohibul Iman menganggap, pembicaraan kesejahteraan petani ibarat never ending story alias cerita tanpa akhir. Dia merasa, kesejahteraan petani belum terwujud dengan baik. Sohibul menyebut, persoalan masalah pertanian secara sistem adalah adanya kesenjangan antara konsepsi dan perundangan dengan pelaksanaan kenyataan di lapangan.

"Sesungguhnya kalau kita perhatikan, afirmasi kita kepada nasib pertanian dan petani Indonesia ini sebetulnya ada. Tetapi, saya melihat memang ada disparitas terhadap yang dirumuskan secara konsepsi dengan kenyataan lapangan," tutur Sohibul dalam acara FGD Ketahanan Pangan yang diselenggarakan DPP PKS memperingati Hari Tani Nasional, Kamis (24/9).

Baca juga : Kolaborasi Kementan-JICA Tingkatkan Kesejahteraan Petani Jawa Barat

Sohibul memaparkan, telah banyak perundang-undangan terkait masalah pertanian dan ketahanan pangan yang dibuat, terlebih setelah reformasi. Namun, ia menemukan banyak kebijakan pertanian yang tidak berjalan di lapangan.

Sohibul juga mengkritik kebijakan pemerintah yang terus mendorong RUU Omnibus Law. Padahal, dengan undang-undang yang sudah ada pada masa pemerintahan sebelumnya, ekonomi bisa tumbuh di atas 6 persen. "Jadi, bukan persoalan Undang-Undangnya, tapi kelemahan memilih kebijakan di bidang perekonomian, termasuk pertanian," papar Sohibul.

Baca juga : Puan: Beri Kesempatan Polri Selesaikan Penyidikan Kebakaran Kejagung

Menteri Pertanian 2009-2014 Suswono, yang menjadi pembicara acara itu, ikut mengkritik pemerintah terkait keberpihakan selama pandemi Covid-19. Dia melihat, pemerintah hanya fokus ke pelaku UKM dan kalangan pengangguran. Sementara, para petani kurang diperhatikan.

"Memang harus ada terobosan-terobosan yang menopang. Coba kasus pandemi saja. Yang diperhatikan kan UKM. Mana kepada petani secara langsung? Mana pembiayaan kepada petani supaya mereka survive di tengah pandemi ini. Justru yang diperhatikan malah yang tidak bekerja atau pengangguran, dapat santunan atau apa. Sementara yang untuk petani kebijakan-kebijakannya kurang menonjol saat pandemi ini," katanya.

Baca juga : Jangan Ada Pelibatan Anak dalam Politik Praktis di Pilkada 2020

Dari sisi kelembagaan, ungkap dia, nilai tawar petani masih rendah rendah. "Selain itu tentu memang harus ada solusinya termasuk meregenerasi petani-petani muda kita. Dari sisi pembiayaan, masih belum berpihak kepada petani. Petani kita dihadapkan pada persoalan-persoalan karena memang tidak bankable," tegas dia.

"Kembali lagi ini persoalan kemauan politik. Kalau ada kemauan politik, lalu kemudian nanti dari DPR politik anggarannya mendukung bisa," tambah Siswono. [KW]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.