Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Tanpa Dibahas Di Mukernas
DPP Bisa Usulkan Jadwal Muktamar PPP
Selasa, 29 September 2020 07:03 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Farial mengusulkan, agar jadwal Muktamar PPP tidak perlu dibahas di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). DPP PPP bisa langsung menentukan jadwal Muktamar.
“Mengenai usulan Mukernas sebenarnya ini multitafsir. Setahu saya, DPP langsung menjadwalkan Muktamar. Bukan Mukernas lagi,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Farial, selama ini Mukernas hanya dijadikan ajang untuk menunda pelaksanaan Muktamar PPP. Ia mencatat, sudah dua kali Mukernas, tetapi tidak berhasil menetapkan waktu Muktamar.
Baca juga : Isyana Berbagi Masakan Dengan Masako Baru
“Ujung-ujungnya malah perpanjangan jabatan Plt dan penundaan Muktamar dengan cara DPW menyerahkan ke DPP,” katanya.
Nanti, sambung Farial, DPP membuat Mukernas lagi. Lalu dimintakan pendapat ke DPW lagi. Biasanya dalam kondisi seperti ini, ada pengkondisian terhadap para DPW.
“Terbukti, dua Mukernas telah menunda Muktamar,” katanya.
Baca juga : Anis Instruksikan Kadernya All Out
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Arman Remy mengatakan, untuk menentukan tempat dan waktu Muktamar harus dibahas melalui forum Mukernas.
“Pembentukan panitia Muktamar itu melalui Mukernas. Di Mukernas inilah yang menentukan tempat dan tanggal Muktamar ke IX. Dalam AD/ART PPP demikian,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Kalau bisa, desak Arman, Mukernas digelar secepatnya. Atau paling lambat Desember 2020. Sehingga ada waktu satu bulan bagi panitia Muktamar untuk mempersiapkan segala hal berkaitan Muktamar.
Baca juga : Tak Ada Penumpukan Jika Armada Ditambah
Dia yakin, dengan pengalaman panjang dan personil yang ada, waktu satu bulan yang diberikan cukup untuk mempersiapkan semuanya.
Ditegaskan Arman, Muktamar PPP ini memang harus dilakukan. Karena masa kepengurusan akan berakhir April 2021. Jadi, secara otomatis harus Muktamar. “Tidak bisa ditunda-tunda lagi.” [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya