Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jelang Pemilihan Ketum

Dituding Politis, Panitia Muktamar PPP Diributin

Kamis, 22 Oktober 2020 05:53 WIB
Jelang Pemilihan Ketum Dituding Politis, Panitia Muktamar PPP Diributin

RM.id  Rakyat Merdeka - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus melakukan persiapan jelang Muktamar. Salah satunya, merampungkan struktur kepanitian. Tapi, ada beberapa pihak yang mempermasalahkan susunan kepanitiaan Muktamar. Sehingga terjadi pro-kontra.

Melihat kondisi tersebut, politisi muda PPP, Usni Hasanuddin mengatakan, wajar ada pihak yang kurang puas terhadap nama-nama yang masuk susunan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

Baca juga : Malaysia: Krisis Politik Di Tengah Pandemi Hingga Pembungkaman Media

Padahal, pembentukan kepanitiaan Muktamar sudah berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP PPP tertanggal 10 Oktober 2020 dan ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa dan Sekjen Arsul Sani.

“Itu hal biasa. Karena lazimnya setiap keputusan tidak dapat memuaskan semua pihak. Hanya memang nuansa politisnya sangat terlihat dari komposisi kepanitiaan,” ungkap Usni Hasanuddin melalui keterangan tertulis, kemarin.

Baca juga : Cegah Penjajahan Digital, Pakar: OTT Perlu Diatur UU Penyiaran

Terlepas dari itu, lanjutnya, komposisi harus bisa memuaskan semua pihak terkait dengan hasil Muktamarnya, terutama komposisi yang ada di dalam SC.

“Sebagai kader, saya memberikan catatan yang harus diperhatikan, terutama SC yang harus melalukan inovasi-inovasi program kerja. Sebab, inovasi sangat diperlukan untuk menjawab tantangan PPP ke depan. Tidak bisa hanya rutinitas program itu,” ujarnya.

Baca juga : Kalau Setiap Keluarga Disiplin Protokol Kesehatan, Pandemi Bisa Cepat Kelar

Masih kata Usni, selain program, mekanisme dalam menentukan siapa Ketua Umum juga harus menjadi perhatian secara khusus. Menurutnya, tidak bisa PPP melepas identitas keislaman dan menghindari sistem demokrasi.

Elaborasi dari dua sistem itu baik Islam dan demokrasinya melalui mekanisme formatur. “Pemilihan ketua umum melalui formatur yang dipilih oleh peserta akan mencerminkan dua nilai sekaligus, yaitu demokrasi dan musyawarah di formatur,” tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.