Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Tak Setuju Dengan Usulan Surya Paloh
PAN Ngotot PT 4 Persen
Minggu, 15 November 2020 06:34 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Usulan Partai Nasdem terkait ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 7 persen menuai kritikan. Salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Kenaikan itu tidak selaras dengan logika efektivitas dan stabilitas politik di Indonesia. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi melalui keterangannya, kemarin.
Menurut dia, efektivitas dan stabilitas pemerintahan tidak berdasarkan jumlah partai politik. Tapi, berdasarkan perbedaan ideologi politik dari partai yang ada di DPR.
Baca juga : Mau Liburan? Nih, Mister Aladin Tebar Diskon Hotel 40 Persen
“Artinya, bukan dengan cara mengurangi jumlah partai di parlemen. Tetapi, ideologi dari partai politik yang menduduki kursi di Senayan,” kata Viva Yoga.
Menurut Viva, meski parpol memiliki ideologi politik yang menjadi ciri khasnya, perbedaan ideologi tidak dalam posisi berlawanan, karena dipersatukan oleh Pancasila dan komitmen kebangsaan.
Untuk itu, PAN berpandangan, penerapan PT yang cocok dan efektif di Indonesia harus sesuai dengan proporsionalitas pemilu. Artinya, disesuaikan dengan banyaknya suara pemilih terwakili atau terkonversi menjadi kursi di parlemen.
Baca juga : Tabungan Mabrur Mandiri Syariah Catat 2 Ribu Lebih Rekening
Logikanya, jika PT semakin besar, suara sah nasional yang tidak terkonversi menjadi kursi juga semakin besar.
“Itu diperparah dengan semakin banyaknya partai politik peserta pemilu tidak lolos PT, maka akan menjadi semakin besar suara yang terbuang. Ini menyebabkan pemilu semakin disproporsionalitas,” jelasnya.
Sebab itu, PAN berasumsi PT seharusnya tetap di angka 4 persen. Pasalnya, karena sistem ini baru satu kali diterapkan. Sirkulasi dan regenerasi berdemokrasi harus dibuka agar pemilu kuat dan berkualitas.
Baca juga : Hadapi Pilkada, Sukur Ingatkan Calon Patuhi Protokol Kesehatan
Aspek proporsionalitas sebagai syarat pemilu yang baik dan demokratis harus dijaga, tidak sekadar pertimbangan karena kepentingan politik yang menutup udara bagi tumbuhnya partai politik baru.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya