Dark/Light Mode

Nawacita Sudah Terbukti Di Perbatasan

Selasa, 19 Maret 2019 08:28 WIB
Menko Polhukam Wiranto (kanan) mendengarkan paparan pembangunan perbatasan 
lewat proyek Nawacita di Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (18/3). (Foto: Antara)
Menko Polhukam Wiranto (kanan) mendengarkan paparan pembangunan perbatasan lewat proyek Nawacita di Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (18/3). (Foto: Antara)

 Sebelumnya 
“Diingat bahwa anggaran Gerbang Dutas, kalau tadi saya tanyakan pada Pak Bupati apa betul anggarannya Rp 776 miliar per tahun?

Dikatakan lebih, karena tidak hanya itu karena itukan yang terpadu, yang Gerbang Dutas laksanakan.Tetapi nanti dari kementerian dan lembaga ada dana lain karena program kementerian dan lembaga.

Gerbang Dutas ini hanya coba mengatur agar ada keserasian, ada balance antara pembangunan, antara pendidikan dengan kesehatan, antara kesehatan dengan masalah keamanan, masalah ekonomi dan sebagainya, itu supaya berimbang,” kata Wiranto.

Baca juga : PBNU Kutuk Serangan Teroris Di New Zealand

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro menjelaskan, Gerbang Dutas tahun ini merupakan kegiatan ke lima.

Sebelumnya, BNPP pernah mencanangkan kegiatan serupa di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 2015, di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2016. Pada 2017 di Natuna, Kepulauan Riau dan tahun lalu di Merauke, Papua.

Secara terpisah, KPUD Provinsi Maluku Utara (Malut) sementara menyiapkan sosialisasi pencoblosan dan tatacara penghitungan pada penyelenggara tingkat bawah seperti Panitia Pungutan Suara (PPS) dan Panitia Pungutan Kecamatan (PPK), Pemilu serentrak.

Baca juga : Kirim Surat Terbuka Untuk Luna Maya

Tata cara pencoblosan sedikit perbedaan dengan sebelumnya, ada 5 surat suara disiapkan untuk pileg tingkat DPR, provinsi, kabupaten/kota, DPD dan pilpres.

Sementara, logistik yang terdistribusi di kabupaten/kota yaitu bilik suara. Sedangkan belum terdistribusi yaitu tinta, surat suara dan formulir C1 karena prosesnya E-Katalog melalui KPU.

“Kami sedang menunggu distribusi logistik lainnya dari KPU, sementara kami mepersiapkan sosialisasi pada tingkat penyelenggara tentang tata cara pencoblosan dan pungutan hitung agar mereka paham, begitu pula pada masyarakat,” kata Komisioner KPUD, Malut Kasman Tan. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.