SBY: Kami Tak Tergiur Uang

 Sebelumnya 
Meskipun jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, SBY yakin, perbuatan itu dilakukan seorang diri. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak mengetahui rencana Moeldoko untuk mengambil paksa kursi milik AHY.

Termasuk dengan sejumlah nama di kabinet yang ikut terseret dalam kasus ini. SBY yakin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan memiliki integritas dan tak terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Moeldoko.

“Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu-menahu dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat,” kata SBY.

Baca juga : Pepen Angkat Bicara Soal Acara Ulang Tahun Di Puncak

SBY juga tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahwa isu kudeta di Demokrat sebagai persoalan internal partai. Menurut SBY, berdasarkan dari laporan dan kesaksian kader, termasuk keterlibatan aktif Moeldoko, sudah jelas bahwa upaya kudeta di partainya itu bukan masalah internal.

“Nyata sekali gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal dan unsur eksternal, itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan,” katanya.

Untuk diketahui, upaya kudeta di Partai Demokrat ini pertama kali diungkap oleh AHY dalam konferensi pers pada awal Februari (1/2/). Dalam keterangan persnya, AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinannya di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa. Kemudian menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Baca juga : PAN Minta Putusan MA Soal Sengketa Pilkada Bandar Lampung Bisa Ditinjau Ulang

Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Moeldoko serta sejumlah kader dan mantan kader. Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Namun tudingan itu pernah dibantah Moeldoko. Eks Panglima TNI ini mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.