Dark/Light Mode

9 Nama Caketum Muncul Di KLB Demokrat, Moeldoko Calon Kuat

Jumat, 5 Maret 2021 14:18 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Istimewa)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski dianggap ilegal oleh para petinggi Partai Demokrat, perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), terus berlanjut. Koordinator Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan menyebut, sampai saat ini KLB sudah dihadiri 387 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 1.500 kader.

Untuk calon ketua umum (caketum), Hencky menyebut, sudah ada sembilan nama yang muncul. Di antaranya ada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mantan Ketua DPR Marzuki Alie.

Berita Terkait : Demokrat Minta Polri Bubarkan KLB Di Deli Serdang

“Hencky Luntungan, Yahya Sacawiria, Anton Rifai, Tri Yulianto, Darmizal, Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Hasan Noor Hasani," ujar Hencky, merinci sembilan mana yang dimaksud, Jumat (5/3).

Dari sembilan nama itu, lanjutnya, ada lima yang merupakan calon paling kuat. Yaitu dirinya, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Tri Yulianto, dan Moeldoko.

Berita Terkait : Andi Merajuk Ke Mahfud

Sebelumnya, Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang adalah gerakan ilegal. Alasannya, KLB tersebut digelar pihak eksternal dan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. 

Didik menerangkan, berdasarkan AD/ART, KLB hanya bisa dilaksanakan jika dihadiri minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui Majelis Tinggi Partai. Syarat ini tidak terpenuhi dalam KLB di Deli Serdang.

Berita Terkait : Marzuki Ketauan Nafsunya

Atas hal itu, Anggota Komisi III DPR ini meminta Polri segera membubarkan KLB itu. “Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pengayoman serta menegakkan hukum, Polri harus segera mengambil langkah-langkah nyata untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara ilegal tersebut. Apalagi berdasar konfirmasi dari pihak kami, acara tersebut tidak mengantongi izin keramaian dari Mabes Polri maupun Polda Sumut,” pintanya. [USU]