Dark/Light Mode

Melihat Nasib Demokrat

Paloh Kaget, Prihatin Dan Sedih

Sabtu, 6 Maret 2021 06:35 WIB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: CNN Indonesia)
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Foto: CNN Indonesia)

 Sebelumnya 
“Negeri ini akan sehat, salah satunya jika demokrasi dan partai-partai juga sehat. Pemerintah punya andil,” ujarnya di akun Twitternya, @MardaniAliSiera, kemarin.

Menurut dia, Indonesia adalah negara demokrasi, tapi cara berdemokrasinya saat ini semakin tidak sehat. Hal ini terbukti dengan turunnya indeks demokrasi.

Baca juga : Qodari: Dualisme Partai Demokrat Bakal Berlangsung Lama

Peneliti politik Saiful Mujani juga ikut prihatin. Melalui akun Twitter pribadinya @saiful_mujani, dia ngetwit beberapa tulisan soal polemik yang terjadi di Partai Demokrat.

Dia membandingkan kondisi partai politik zaman sekarang dan Orde Baru. Menurut dia, zaman Orba saja yang otoriter, pengambilalihan kekuasaan lewat KLB dilakukan oleh kader partai sendiri. Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang, Partai Demokrat justru diambilalih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. “Ironi luar biasa,” tulisnya.

Baca juga : Max Sopacua Pastikan, KLB Demokrat Sesuai Prosedur

Menurut dia, saat ini, Demokrasi dunia sedang mundur. Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021), penyebabnya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justru hasil demokrasi sendiri. “Kita mungkin masuk di sini,” tulisnya lagi.

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengapresiasi kepedulian para tokoh tentang kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. “Saya berharap, kepedulian para tokoh itu bisa menjadi kesadaran dan kekuatan kita bersama untuk bersama-sama menciptakan alam demokrasi yang sehat,” katanya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (5/3).

Baca juga : Demokrat Ngadu Ke Kapolri, Menko Polhukam, dan Menkumham

Semestinya, kata Herman, pemerintah bisa menjadi pelindung dan pengayom terhadap instrumen masyarakat. Termasuk partai politik.

“Kalau tidak, akan membahayakan bagi proses demokrasi. Dan bila pejabat negara bisa melakukan apa saja itu menjadi lampu merah bagi demokrasi,” cetusnya. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.