Moeldoko Dijuluki Begal Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dituding telah melakukan pembegalan politik. Pasalnya, dia bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang dinilai abal-abal.

Sungguh mencengangkan, mengapa seorang pejabat negara sekelas Moeldoko mau menerima jabatan itu. Padahal sejak awal, dia mengaku tidak mengerti, apalagi turut campur soal Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

“Semua dibantah, cuma ngopi-ngopi, foto-foto. Sekarang kita lihat, itu bohong semua. Mau-maunya jenderal bintang empat kemudian melakukan hal semacam ini,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng di webinar Polemik Trijaya, kemarin,” ketusnya.

Tindakan Moeldoko sungguh di luar dugaan. Berani ‘ikut mencampuri’ partai yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), orang yang pernah mengangkatnya sebagai Panglima TNI pada 2013. “Beliau (SBY) sedih, tapi menerima kenyataan, “ ungkapnya.

Baca juga : Jadi Ketum Demokrat KLB, Moeldoko Rusak Citra Jokowi Dan Dirinya Sendiri

Andi menyimpulkan, KLB yang dianggapnya ilegal itu sudah direncanakan aktor-aktor yang tampil di KLB, seperti Moeldoko dan sejumlah mantan politisi Partai Demokrat. “Sekarang sudah terbukti,” pungkasnya.

Terkait hal ini, salah satu tokoh pro-KLB yaitu Max Sopacua menyatakan, KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara itu telah rampung dengan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Selain itu, KLB juga menganulir beberapa keputusan DPP Partai Demokrat yang dibuat rezim Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di antaranya pemecatan terhadap tujuh kader senior dan pengurus DPC yang mendukung KLB.

“Selain itu, KLB juga sepakat menghilangkan beberapa jabatan yang dibuat selama ini, seperti Majelis Tinggi. Kini tidak ada lagi Majelis Tinggi,” ujar Max melalui keterangan tertulisnya.

Baca juga : Moeldoko: Demokrat Rumah Bersama, Kita Ajak Semua

Langkah selanjutnya, kata Max, hasil KLB akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengakuan dari pemerintah. “Pasti pihak sana (AHY-SBY) tidak akan diam, akan melakukan perlawanan,” katanya.

Politisi yang sempat masuk ke Partai Emas ini menyebut, dinamika hukum yang akan terjadi selanjutnya adalah hal yang biasa. Yang terpenting, baginya adalah membenahi Partai Demokrat menjadi partai yang terbuka untuk semua orang.

“Kita pernah berada pada ranking pertama di Pemilu dan politik Indonesia. Jadi mudah-mudahan Pak Moeldoko bisa mengelola partai ini menang di Pemilu 2024,” pungkasnya.

Mengomentari hal ini, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Siti Zuhro, MA menyebut, KLB yang berlangsung di tubuh Partai Demokrat ini sebagai anomali politik dan demokrasi. “Tentu tidak lazim. Meskipun pernah ada KLB sebelum-sebelumnya yang melanda partai-partai politik,” ujarnya, di dalam diskusi.

Baca juga : Ada-ada Aja, Jajaran Demokrat Versi KLB Mau Rangkul Ibas Dan AHY

Ketidaklaziman ini, kata Siti, karena KLB ini menurutnya tidak sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dan memunculkan Moeldoko yang bukan kader sebagai Ketua Umum. “Ini tentu untuk pegiat politik, pegiat demokrasi intelektual, dan akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan,” ungkapnya.

Lebih tajam lagi, Siti menilai, KLB ini sebagai sebuah keprihatinan terhadap demokrasi. Indikasinya, mengabaikan etika politik dengan melanggar aturan internal partai. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.