Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ogah Calonkan Pengkhianat Di Pilkada Dan Pileg 2024

Demokrat Tutup Pintu Bagi Pembelot Parpol

Senin, 5 April 2021 06:10 WIB
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. (Foto: Dok. Pribadi)
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. (Foto: Dok. Pribadi)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat menutup pintu bagi penghianat atau pembelot untuk dicalonkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Penghianat dimaksud adalah kader yang lompat ke Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) Deli Serdang.

Hal itu disampaikan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada Rakyat Merdeka. Secara administratif, jelasnya, DPP Partai Demokrat telah memecat semua kadernya yang membelot, atau sekadar jadi simpatisan GPK PD Deli Serdang. Pasalnya, mengkhianati partai dan berusaha memecah belah partai termasuk kategori pelanggaran berat.

Konsekuensi sanksi pemecatan karena melakukan pelanggaran berat itu, sebut Kamhar, adalah pembelot itu tidak bisa kembali mendaftar sebagai anggota Demokrat. Selain itu, para mantan kader itu akan di-blacklist di setiap proses pencalonan Demokrat.

Baca juga : Demonstran Minta Bantuan Pemberontak Lawan Militer

“Mereka yang sudah dipecat tidak akan dicalonkan di agenda kepemiluan, apapun itu. Bahkan, hanya sekadar untuk mendaftar saja, tidak bisa,” tegasnya.

Mengenai pernyataan politisi Demokrat, Rachland Nashidik bahwa partainya bisa dengan tangan terbuka menerima Moeldoko untuk dicalonkan di Pilkada DKI, Kamhar mengatakan, akan mempertimbangkan usulan itu. Syaratnya, Moeldoko menyadari kekeliruan dan memperbaiki kesalahannya.

“Tentu yang disampaikan Bang Rachland Nashidik bisa menjadi pertimbangan Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu-red). Jika Moeldoko menyadari kekeliruannya dan menempuh jalan ksatria untuk memperbaiki kesalahannya, ya bisa saja,” ujarnya.

Baca juga : Demokrat Ajak Daerah Lawan Pembegal Politik

Kamhar menyebut, Moeldoko juga harus memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY), jika berniat maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Karena Pilgub adalah kewenangan Majelis Tinggi Partai, maka sudah sepatutnya Moeldoko memperbaiki hubungandan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak SBY,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Waketum Demokrat Benny K Harman menyambut baik elektabilitas Partai Demokrat yang masuk lima besar, berdasarkan survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC). Menurutnya, ini adalah modal bagus untuk menatap Pemilu 2024.

Baca juga : Pengamat : Pemecatan Kader Demokrat Demi Jaga Marwah Partai

Diketahui, SMRC merilis survei terkait elektabilitas partai di Indonesia. Hasilnya, Partai Demokrat masuk lima besar pilihan responden dengan elektabilitas 7,7 persen. Demokrat berada di posisi keempat di bawah PDIP, Golkar, Gerindra, dan di atas PKB. “Tentu kami belum bisa menyaingi PDIP yang saat ini masih meraih suara paling tinggi,” ujarnya.

Benny pun berharap, Pemilu ke depan, Demokrat memiliki peluang besar untuk kembali menjadi partai pemenang pemilu seperti 2009 lalu. “Mudah-mudahan ke depan perolehan dan peluang yang sama kami punya dan bisa juga meraih kemenangan yang sama seperti ketika kami peroleh tahun 2009,” ujarnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.