Demokrat: Jangan Ragu Karantina Wilayah Se-Jawa, Secara Ekonomi Dan Kesehatan Lebih Untung

RM.id  Rakyat Merdeka - Menghadapi gelombang kedua pandemi Covid-19, Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk berani mengambil keputusan karantina wilayah (lockdown) di pulau Jawa.

Secara ekonomi, biaya karantina wilayah ini lebih murah ketimbang penerapan PPKM Mikro seperti sekarang, yang berpotensi memperpanjang masa krisis. Sehingga, fasilitas kesehatan terancam kolaps, dan perekonomian tidak kunjung bangkit.

"Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu 1 bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun. Ini realistis dan feasible. Tinggal kita berani punya political will atau tidak, mengingat angka kasus baru Covid kian tinggi setiap harinya. Perlu terobosan kebijakan," tegas Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Jibriel Avessina dalam diskusi Proklamasi Democracy Forum, Minggu (27/6).

Baca juga : Pembangunan Ibu Kota Negara Akan Perhatikan Kearifan Lokal

Jibriel menjelaskan, kebutuhan anggaran Rp 48 triliun ini didapat dari dana kebutuhan dasar sebesar Rp 400 ribu, untuk 80 persen penduduk Jawa. Setara dengan 121 juta jiwa.

Dalam forum yang sama, Ekonom UI Dr Fithra Faisal Hastiadi yang juga Direktur Eksekutif Next Policy mengungkapkan, kebijakan karantina wilayah justru lebih hemat biaya, ketimbang PPKM Mikro.

"Jika dilihat skenario, pembatasan sosial atau lockdown di area Jakarta dalam 14 hari, bisa mengakibatkan kehilangan Rp 23 triliun, kehilangan nilai tambah perekonomian Rp 17 triliun, kehilangan pendapatan keluarga hilang Rp 5 triliun, dan unemployment sekitar 76 ribu orang," jelas Fithra.

Baca juga : Jakarta Genting

"Tapi ingat, itu baru ongkos langsung. Jangan lupa, ada juga yang kita hemat. Ada ongkos infeksi, ongkos kehilangan produktivitas, ongkos rumah sakit. Sehingga, jika kita hitung semuanya, ongkos dan saving-nya, kita masih bisa untung Rp 1 triliun sehari," jelas dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI tersebut.

Fithra optimis, pertumbuhan positif kuartal II tahun 2021 masih dapat diraih, jika ada intervensi kebijakan yang tepat.

"Karantina wilayah adalah pilihan pahit jangka pendek. Tapi, efektif untuk menyelamatkan perekonomian jangka menengah dan panjang. Kita masih bisa ada peluang, untuk tumbuh positif. Asalkan, ada intervensi kebijakan yang tepat, yang memadai," tegas Fithra.

Baca juga : Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Diskusi yang mengambil tema “Kasus Covid-19 Melonjak, Perekonomian Rem Mendadak: Mencari Keseimbangan Baru?” dipandu oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.

Webinar ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum Demokrat yang juga anggota komisi XI DPR RI Vera Febyanthy, serta ahli sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura Prof Sulfikar Amir, Ph.D. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.