Dark/Light Mode

Agar Pesta Demokrasi Bisa Lebih Baik

HNW: Pemilu Dipecah Tiga

Kamis, 9 Mei 2019 08:17 WIB
Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Istimewa).
Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Usulan Pemisahan pemilu terus mengemuka. Politisi partai setuju, pemilu ke depan dipisah. Politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan supaya pemilu ke depan digelar dalam tiga tahapan.

“Kalau yang saya usulkan nanti pemilu ada 3 jenis. Yakni pemisahan pilpres, pileg pusat dan (pelimilhan DPRD) daerah serta pilkada.Menurut saya akan lebih baik juga dari sisi kualitas hasil pemilu,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/5).

Mantan ketua MPR ini sepakat, pemilu serentak dirasa ti­dak efisien. Bentuk pemilu ini justru menurunkan pengawasan masyarakat terhadap latar belakang para calon legislatif. Pasalnya, sorotan publik hanya tertuju pada pilpres, sedangkan pileg terabaikan.

Baca juga : Pemilu Bisa Dipecah 4

Kekuranan lain dari pemilu serentak tambahnya, adalah peran legislatif justru terabaikan masyarakat. Padahal peran anggota dewan ini tidak kalah penting dibandingkan presiden. “Dalam konteks demokrasi, eksekutif dan legislatif itu sama pentingnya,” ujarnya.

Meskipun diselenggarakan tiga kali, HNW tidak menyarankan ketiganya diselenggarakan di tahun sama. Mantan Presiden PKS ini mengusulkan supaya hanya pilpres dan pileg saja digelar di tahun sama.

“Tidak boleh dalam satu tahun bersamaan, kalau pileg dan pilpres bisa mengacu pada pola lama, itu kan selisinya sebula atau tiga bulan. Kalau pilkada nanti di tahun berbeda,” katanya.

Baca juga : Sudah Waktunya Pemilu Pakai Sistem E-Voting

HNW mengkritik lamanya masa kampanye pada pemilu kali ini. Menurutnya, idealnya masa kampanye bisa dilakukan hanya dalam sebulan atau dua bulan.

“Itu kampanye terlalu panjang dan tidak produktif. Selain itu amat sangat menyita waktu dan menyita anggota DPR dan DPRD yang mestinya mereka masih fokus di DPR atau DPRD sudah harus kampanye sehingga kerja kita di DPR juga terganggu,” tandasnya.

Partai Golkar juga sama, perlu pemisahan Pileg dan Pilpres. “Kembalikan kayak sebelumnya. Pileg untuk DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DPD. Sementara Pilpres untuk eksekutif,” kata Ketua Fraksi Golkar di DPR Melkias Marcus Mekeng di Jakarta, Rabu (8/5).

Baca juga : Ekonomi Jadi Lebih Baik, Pintunya Sudah Terbuka

Mekeng menjelaskan Pileg dan Pilpres harus dipisah mengingat begitu banyak problem terjadi di Pemilu serentak tahun ini. Kemudian ada banyak korban petugas pemilu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.