PJ Bupati Mubar Diduga Kampanyekan Ganjar, Puskapi: Cederai Pemilu Bersih

RM.id  Rakyat Merdeka - Pernyataan (Pj) Bupati Muna Barat Bahri sedang menjadi perbincangan. Bahri diduga mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk Pilpres 2024 berdasarkan video yang beredar di media sosial.

Dalam video yang beredar, Bahri terlihat berdiri di depan warga. Awalnya dia memperkenalkan La Ode Umar Bonte, salah seorang calon anggota DPD RI yang hadir di acara itu. Setelahnya, dia menyebut Umar Bonte adalah Ketua Relawan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud.

"Beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita, orang Muna yang ada di Jakarta. Beliau juga sebagai Ketua Relawan Ganjar. Pro Ganjar, ingat Pro Ganjar," ucapnya, dalam video itu.

Baca juga : Dicurhati Warga Kulonprogo, Ganjar Dorong Pendirian Koperasi Petani

Direktur Komunikasi Publik Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi) Zaenal Abidin mengingatkan, pernyataan dukungan yang disampaikan kepala daerah atau Pj kepala daerah di depan publik memiliki dampak buruk terhadap demokrasi dan Pemilu.

"Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka terhadap Capres tertentu, ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah tersebut akan digunakan untuk memenangkan Capres itu. Ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan, praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan Pemilu bersih," ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi.

Pernyataan dukungan terhadap kandidat capres tertentu juga dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginstruksikan jajarannya bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga : Ikatkan Kain Ulos, Warga Simalungun Siap Berjuang Menangkan Ganjar Di Pilpres

"Sikap Presiden Jokowi dan Mendagri telah jelas, memerintahkan Pj kepala daerah agar bersikap netral dalam pilpres 2024. Perintah itu semestinya menjadi acuan bagi semua Pj kepala daerah. Mereka tidak boleh memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan perintah tersebut, karena mereka dipilih oleh Presiden,” ucapnya. 

Hajatan pilpres yang telah di depan mata menjadi ujian tersendiri bagi kepala daerah dan Pj kepala daerah. Netralitas mereka dalam kapasitas sebagai pejabat sangat dibutuhkan demi menghadirkan Pilpres yang jujur, bersih, dan adil.

Bahri sudah memberikan klarifikasi mengenai video itu. Dia menyebut, video itu direkam sekitar Juli hingga awal Agustus 2023, saat belum ada penetapan Capres-Cawapres. Dia pun mempersilakan Bawaslu untuk menelusuri video itu.

Baca juga : Kepala Perpusnas Beberkan Kunci Sukses: Literasi dan Budaya

"Silakan saja berpendapat begitu, saya tak campuri Bawaslu. Kalau sesuai aturan saya disanksi, saya siap," kata Bahri, kepada wartawan, di Kendari, Rabu (15/11).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.