Capres-Cawapres Kudu Perhatikan Dan Lindungi Nasib Petani Tembakau

RM.id  Rakyat Merdeka - Tiga tim pemenangan dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berlaga di Pilpres 2024 sepakat memperhatikan nasib para petani tembakau di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Menilik Visi Calon Presiden 2024 Tentang Keberlangsungan Lapangan Kerja pada Industri Hasil Tembakau, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan, pasangan Capres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sejak awal sudah konsisten dalam persoalan petani tembakau karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Saya kira posisi kami atau AMIN, yang pertama melindungi petani tembakau. Itu satu hal yang tak bisa ditawar. Petani memiliki hak konstitusional dilindungi oleh negara. Mereka juga punya hak mendapatkan jaminan kerja-kerjanya dilindungi. Baik itu produksi atau pasca produksinya. Bahkan untuk perlindungan kesejahteraan keluarga petani tembakau. Ini menjadi sangat penting,” papar Juru Bicara Timnas AMIN ini.

Selain itu, menurut dia, persoalan tembakau juga menyangkut tenaga kerja. Banyak sekali Industri Hasil Tembakau (IHT). Mulai dari pemetik, perajam kemudian sampai pelintingnya. Bahkan sampai kepada toko klontong.

Menurut Luluk, dulu saja ada lebih kurang sepuluh juta tenaga kerja yang berkaitan dengan IHT. Bisa perkirakan betapa besarnya serapan tenaga kerja di sektor itu.

Baca juga : AMMI Apresiasi Perhatian Besar Presiden Jokowi Bagi Papua

Selain itu, kontribusi pertembakauan bagi ekonomi nasional. “Kita pasti tak akan mengabaikan cukai rokok yang sangat besar, Rp178 triliun,” tegasnya.

Juru Bicara TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi menegaskan, tembakau bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan hak hidup petani sebagai warga negara, ekonomi rakyat kecil. Persoalan sosial dan juga industri.

“Dari tembakau itu saja mempunyai spektrum yang lebih luas dari sekadar kesehatan,” terangnya.

Politikus PAN ini juga menegaskan, posisi Prabowo-Gibran jelas pro petani tembakau. Bukan hanya petani tembakau, Prabowo-Gibran juga membela petani varietas lain, serta nelayan Indonesia.

“Mereka bukan sekadar bekerja tapi menjadi way of life. Menjadi gaya hidup. Karena itu, menjadi petani sudah ada dalam undang-undang, pemberdayaan dan pelindung petani dan nelayan. Sekarang tinggal implementasinya,” terangnya.

Perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Wisnu Brata menegaskan, dari tiga capres dan cawapres yang ada saat ini, hanya Ganjar-Mahfud yang paling menyatakan pembelaan terhadap petani, khususnya petani tembakau.

Baca juga : Menikmati Literasi di Senja Sungai Hitam Sebangau

“Kenapa? Pada 2013, saya dan teman-teman bertemu dengan beliau (Ganjar Pranowo) menyampaikan permasalahan petani tembakau. Ternyata beliau menanggapi dengan baik. Setiap kami melakukan proses perjuangan petani tembakau, beliau berani statement di beberapa media, bahkan sempat mengantar kami di TV untuk bertemu dengan Menkes saat itu,” jelas Wisnu.

Menurut Wisnu, kenaikan cukai tertinggi terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Bahkan, harga rokok di era Jokowi paling termahal di dunia.

Wisnu bilang, petani tembakau tentu sangat kaget dengan kenaikan cukai yang bertubi-tubi. Bahkan pernah naik pada 2020 hingga 23 persen. Dan saat itu terjadilah gejolak. Karena semua variabel rokok, plastik tidak mungkin. Yang terjadi adalah menekan bahan baku cengkeh dan tembakau, sehingga petani di 10 provinsi terutama 4 provinsi penghasil untuk industry, menjerit seketika.

Sementara, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mendesak agar para capres dan cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 dapat mempertahankan keberadaan petani maupun IHT.

“Saya mengimbau dan meminta kepada seluruh capres dan cawapres dalam rencana strategi visi dan misi tetap harus mempertahankan keberadaan pertembakauan nasional kita. Inil bentuk keseriusan dan kehadiran negara. Juga untuk melawan kaum anti-tembakau yang mempunyai agenda terselubung,” tandasnya.

Di akhir diskusi, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Sahminudin mengatakan, ada lebih dari enam juta orang tergabung dalam keanggotaan organisasinya secara nasional. Namun, tidak ada aturan dari pemerintah yang berpihak kepada petani tembakau.

Baca juga : Capres Ganjar Kunjungi Pulau Mansinam, Tempat Bersejarah Di Papua

Padahal, menurut dia, tembakau salah satu komoditas strategis. Produk tanaman ini digunakan oleh industri yang banyak memberikan pendapatan negara, serta menyerap tenaga kerja yang amat besar.

Sahminudin menilai, rancangan tersebut hanya mengakomodir kepentingan investor, bukan masyarakat.

"Ini tidak baik jika peraturannya terlalu berorientasi ke bisnis dan investasi yang begitu sempit. Sementara industri dan petani yang ada di baliknya malah cenderung dirugikan," katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.