Dark/Light Mode

Di Bidang Penegakan Hukum

Turun, Kepuasan Publik Ke Pemerintahan Jokowi

Rabu, 29 November 2023 07:30 WIB
Pemaparan hasil survei yang dilakukan oleh Indopol Survei bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Senin (27/8). (Foto: Tangkap layar video YouTube/IDC Media)
Pemaparan hasil survei yang dilakukan oleh Indopol Survei bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Senin (27/8). (Foto: Tangkap layar video YouTube/IDC Media)

 Sebelumnya 
“Alasan utama penolakan adalah, putusan MK penuh deng­an unsur politis, mencederai rasa keadilan hukum, mencerminkan praktik nepotisme, dan tidak etis dalam penyelenggaraan negara,” tandasnya.

Ratno menambahkan, kan­didat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik terepresen­tasi pada duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga : Yenny Sebut Ganjar-Mahfud Bisa Meneruskan Kesuksesan Presiden Jokowi

Paslon nomor urut nomor tiga itu punya rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum, terutama mengingat kondisi hukum yang mempri­hatinkan usai putusan MK. “Faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam du­nia hukum dan terakhir sebagai Menko Polhukam dia mem­bentuk tim reformasi hukum,” tambahnya.

Serupa, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menambahkan, dengan kondisi kepuasan pub­lik di bidang hukum yang menurun, maka yang diuntungkan adalah duet yang dianggap dapat menyehatkan kembali hukum dan politik di Indone­sia. “Ganjar-Mahfud punya pengalaman dalam reformasi hukum, khususnya Mahfud yang dianggap mampu mendobrak kebobrokan hukum. Kita butuh orang yang berani ke depan,” kata Julius.

Baca juga : Soal Bantuan Hukum Untuk Firli, Pimpinan KPK Bakal Berembuk

Sebagai pembanding, ha­sil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut, kepuasan publik atau approval rating terhadap Presiden Jokowi justru stabil. Putusan MK tak memberi efek signifikan. Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Al Faraby me­ngatakan, kepuasan publik ke Jokowi stabil dari Juni hingga November 2023.

“Pasca Mahkamah Konstitusi, isu demokrasi, dinasti politik, marak dilayangkan langsung ke Pak Jokowi. Namun approval rating Pak Jokowi justru naik tiga bulan terakhir,” kata Adjie, Senin (20/11/2023).

Baca juga : Penarikan Cukai Plastik Dikhawatirkan Turunkan Pertumbuhan Ekonomi

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Rabu 29/11/2023 dengan judul Di Bidang Penegakan Hukum, Turun, Kepuasan Publik Ke Pemerintahan Jokowi

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.