Film Dirty Vote Kontroversial

RM.id  Rakyat Merdeka - Film Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/2/2024) atau hari pertama masa tenang Pemilu 2024, bikin tensi politik panas. Film yang mengungkap berbagai upaya kecurangan Pemilu 2024 itu ramai diperbincangkan dan dianggap kontroversial. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran langsung kasih tanggapan.

Dirty Vote adalah film dokumenter garapan Dandhy Laksono. Film ini dirilis pertama kali oleh akun bernama sama di YouTube pada Minggu sekitar pukul 11.30 siang. Film ini rupanya menyedot perhatian pemirsa.

Delapan jam setelah penayangan pertama, film tersebut sudah ditonton sebanyak 1 juta kali. Sebanyak 123 ribu pengguna memberikan tanda jempol dan 14 ribu di antaranya menuliskan komentar.

Film ini menjadi trending karena sejumlah akun bercentang biru di X ikut mengunggah film berdurasi hampir 2 jam itu. Tak hanya penontonnya yang cepat naik, Dirty Vote juga langsung trending topic di X.

Dirty Vote menampilkan pandangan tiga pakar hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Ketiganya mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam film tersebut.

Film diawali dengan pernyataan dari Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, kenapa mau terlibat dalam film tersebut. Ketiganya menilai film itu dianggap mampu mendidik publik soal pemilu.

Baca juga : Dimulai Hari Ini, Masa Tenang Datang, Masa Tegang Muncul

Setelah itu, ketiganya lalu bergantian berbicara mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Mulai dari narasi Pilpres satu putaran yang dikampanyekan oleh salah satu Paslon, penambahan empat provinsi di Papua, munculnya gerakan empat jari, dan lolosnya pasal syarat batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, ketiganya juga mengupas soal keterlibatan menteri yang memenangkan calon tertentu, serta pengerahan aparat desa dan Pejabat kepala daerah dalam memenangkan salah satu calon.

Di hari yang sama, TKN 02 lansung menggelar konfrensi pers menyampaikan klarifikasi soal film tersebut. Wakil Ketua TKN, Habiburokhman mengatakan, sebagian besar isi film tersebut adalah fitnah. Menurut dia, film tersebut juga menyampaikan narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah.

"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut," ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Minggu (11/2/2024).

Habiburokhman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan tendensius. Dirinya juga meminta masyarakat tidak terprovokasi atas narasi dalam film tersebut. "Informasi yang disampaikan hanya untuk menyudutkan pihak tertentu," ujarnya.

Politisi Gerindra ini pun berharap masyarakat tidak terhasut, serta tidak memprovokasi oleh narasi dalam film tersebut. Menurutnya, ada 3 hal yang disorot dalam film tersebut.

Baca juga : Juara 1 Pemilu, PDIP-Gerindra Bersaing Ketat

Pertama terkait soal penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dikaitkan dengan suara dalam pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. "Bagaimana misalnya disebut Pak Jokowi menunjuk 20 Pj kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50 persen lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon," katanya.

Ia menyoroti pernyataan yang menyebutkan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Menurut dia, ucapan itu tidak berdasar karena tidak disebutkan di mana kecurangannya dan tidak disertai bukti.

"Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual," ungkapnya.

Terakhir, ia menyoroti soal tudingan aparat desa yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya hal itu juga tidak mendasar.

Karena itu, ia menilai film itu sengaja diluncurkan pada masa tenang untuk mendeskreditkan Paslon Prabowo-Gibran yang elektabilitasnya sudah di atas 50 persen. "Kami yakin (film) ini pasti nggak laku, di hati rakyat," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku tidak masalah dengan kritik yang terdapat dalam film Dirty Vote. Namun, dia mengklaim, selama ini lembaga yang dipimpinnya itu sudah bekerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga : Satu Putaran Makin Banyak, Disuarakan Lembaga Survei

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar," kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Sementara itu, Yenny Wahid mengapresiasi film tersebut. Dia menilai, film tersebut diisi oleh tiga pejuang demokrasi yang memiliki rekam jejak dan kredibilitas yang jelas. Apalagi film itu juga digarap oleh WatchDoc, produsen film-film dokumenter, penerima penghargaan Magsaysay Award yang dianggap sebagai Nobel Asia.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ikut mengunggah cuplikan film Dirty Vote di akun X miliknya, @cakimiNow. “Ada yang sudah nonton?” tanya Cak Imin.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Senin (12/2), dengan judul “TKN Kasih Tanggapan, Film Dirty Vote Kontroversial”.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.