Projo Sentil Hasto, Pemerintah Prabowo-Gibran Usung Rekonsiliasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Relawan Pro Jokowi (Projo) menilai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristianto tengah menyeret partainya ke gerbong oposisi terhadap Pemerintah. Alih-alih memilih rekonsiliasi demi kepentingan bersama.

Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus mensinyalir, berbagai pernyataan Hasto di media tengah mengarahkan Banteng di garis oposisi.

Garis oposisi Banteng, lanjut Panel, akan dimulai di akhir masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran.

"Komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Padahal publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Panel dalam keterangannya di Jakarta, (2/4/2024).

Baca juga : Pengamat: Tudingan Prabowo-Gibran Menang Karena Bansos Mudah Dipatahkan

Meski demikian, pilihan politik menjadi oposisi ataupun bergabung ke koalisi Pemerintah, sama baiknya untuk demokrasi.

Namun, Panel menyarankan, keputusan dan sikap oposisi, disampaikan dalam konteks sikap resmi partai yang mewakili kepentingan rakyat. Bukan imbas residu kekalahan kontestasi.

Dikatakan, Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi hanya oleh individu. Negeri ini butuh persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa naik level menjadi negara maju.

"Apa komentar-komentar beliau tercermin adanya dinamika internal partai yang terjadi pasca Pemilu 2024? Saya tidak tahu," tuturnya.

Baca juga : Soal Kasus TPPO Di Jerman, Kemenko PMK Minta Program Magang Dievaluasi

Panel melanjutkan, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran komitmen menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. Komunikasi yang positif ini dinilai bakal menghadirkan Pemerintahan yang stabil dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Diingatkan Panel, legacy Pemerintahan Jokowi 2014-2024 amat dirasakan oleh seluruh rakyat. Bahkan kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, menunjukkan kepercayaan rakyat terhadap program-program Jokowi agar berlanjut dan disempurnakan.

"Publik membutuhkan kepemimpinan dan Pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung," sindir Panel.

Untuk diketahui, pada pernyataan terakhir soal oposisi, Hasto menegaskan, keputusan ini adalah hal strategis sehingga mesti dibahas khusus.

Baca juga : Dukung PSN PTPN, Pemerintah Tetapkan Relaksasi BPHTB

"Sikap berada di dalam atau di luar Pemerintah merupakan keputusan politik strategis. Jadi akan dilakukan pembahasan khusus," kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.