Dana Pengawasan Pilkada Jatim Tembus Rp 900 M

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD Jawa Timur (Jatim) terus membahas dan mematangkan anggaran pengawasan yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pilkada 2024. Dana yang diajukan lembaga pengawas ini tembus Rp 900 miliar.

Kesiapan Bawaslu menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) salah satunya adalah kesiapan anggaran pengawasan. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Istu Hari Subagio menyampaikan, sejauh ini besaran anggaran yang dibutuhkan Bawaslu untuk pengawasan Pilkada Jatim 2024 tembus Rp 900 miliar.

Meski begitu, paparnya, besaran anggaran itu belum dilakukan sharing dengan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jatim. Menurut Istu, anggaran itu diajukan Bawaslu dengan skenario bahwa Pilkada 2024 masih dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga pihak pengawas juga butuh sejumlah instrumen tambahan, seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan lain sebagainya. Berbeda dengan Pilkada Jatim sebelumnya.

Baca juga : Kepengurusan Diwarnai Wajah Politisi, Pengamat: Tanda PBNU Semakin Inklusif

Politisi Golkar ini berharap, pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, sehingga anggaran Pilkada, khususnya di bidang pengawasan bisa ditekan. “Kita doakan mudah-mudahan pandemi selesai. Anggarannya kalau bisa sekitar Rp 400 miliar,” tutur Istu dalam keterangan resminya, kemarin.

Dia juga menyebutkan, pihaknya ke depan bakal kembali menggelar rapat bersama Bawaslu Jatim, untuk menyepakati berapa besaran anggaran yang dibutuhkan.

Anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya, Muzammil Syafii menambahkan, pola dana sharing memang akan dilakukan dengan kabupaten dan kota. Dengan begitu, anggaran bisa terpangkas. Apalagi, jika pandemi Covid-19 nantinya bisa benar-benar selesai.

Baca juga : Diusulin KY, TNI Dilibatkan Dalam Pengamanan Pengadilan

“Nanti akan ada pertemuan lagi dalam rangka penentuan final biaya yang akan digunakan. Termasuk pola sharing-nya akan seperti apa. Tapi gambarannya memang sudah ada,” pungkasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin juga menyatakan telah memaparkan besaran anggaran dibutuhkan dengan total Rp 969 miliar. Namun dia pun berharap, anggaran untuk pengawasan Pilkada ini bisa ditekan.

Apalagi, petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga melakukan pengawasan di 38 kabupaten/kota. Petugas TPS juga melakukan pengawasan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) sehingga anggarannya bisa di-sharing.

Baca juga : Elnusa Petrofin Sabet 2 Penghargaan Top Digital Awards 2021

“Makanya, Bawaslu bersama DPRD Jatim bakal mengadakan rapat ulang untuk menentukan berapa pastinya anggaran kegiatan pengawasan Pilkada 2024,” jelasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.