Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Tim Seleksi Penjaringan, Penetapan, dan Pemenangan (TPPP) Pusat Partai Hanura Pilkada 2024 mulai menyeleksi Calon Kepala Daerah (Cakada) yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sejauh ini, sudah ada ratusan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota yang telah direkomendasikan.
Sekjen Partai Hanura Benny Rhamdani memastikan, proses rekomendasi hingga penetapan surat keputusan untuk Cakada, bebas mahar politik.
"Tidak ada mahar dan permintaan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan di Pilkada 2024 lewat Partai Hanura," kata Benny di Sekretariat DPP Partai Hanura, The City Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Diakuinya, kedisiplinan ini diterapkan karena ada yang mencoba mengambil keuntungan dalam proses ini. Ada oknum menjadi semacam makelar yang ngakunya bisa mengeluarkan rekomendasi dan keputusan melalui berbagai modus.
Baca juga : Komnas KIPI Tegaskan Tidak Ada Detoksifikasi Vaksin Covid-19
Karenanya, DPP Partai Hanura amat tegas menerapkan code of conduct. TPPP tidak boleh ketemu bakal calon di luar kantor Hanura.
"Ini terkait dignity (harga diri) partai. Bahkan, penyerahan rekomendasi yang bagi kami sakral ini, tidak boleh sembarangan dilakukan di restoran, sambil ngopi," tegasnya.
Benny mencontohkan, pihaknya tengah menyelidiki oknum yang ngaku-ngaku bisa memberi rekomendasi. Ada staf, yang dituding meminta sejumlah uang ke bakal calon. Selidik punya selidik, sang bakal calon tidak bisa membuktikannya.
"Yang begini kan gampang dilacak. Kalau itu benar, menerima uang, pasti akan kami sanksi tegas. Kalau yang melaporkan salah, kena konsekuensi hukum. Ternyata calon itu bilang katanya-katanya," papar Benny.
Benny mengimbau, bakal calon jangan percaya pada orang-orang yang mengaku dekat dengan Ketua Umum Hanura dan jajarannya dan dapat memberikan restu maju Pilkada.
Baca juga : Erick Thohir Pastikan Calvin Verdonk Bisa Bela Timnas Lawan Filipina
Dipaparkan Benny, setelah membuka pendaftaran resmi di DPD dan DPC dan menjaring calon secara berjenjang melalui TPPP di tiap tingkatan, Hanura merekomendasikan ratusan Cakada.
Hingga, 11 Juni 2024, TPPP Pusat menerima 57 bakal Calon Gubernur, 13 bakal Calon Wakil Gubernur, 3 bakal calon mendaftar dalam 2 posisi yakni: Gubernur atau Wakil Gubernur serta 2 pasangan bakal calon yang mendaftar berpasangan. Total 73 bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat rekomendasi.
Selain itu, 504 Bakal Calon Bupati, 148 Bakal Calon Wakil Bupati, 143 Bakal Calon Wali Kota, 42 Bakal Calon Wakil Wali Kota, dengan total 837. Dari 837 bakal Calon tersebut, telah menerima rekomendasi: 631 orang.
Sebelum menerima surat rekomendasi, ratusan Cakada ini terlebih dahulu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh DPD Partai Hanura. Selanjutnya mereka diberi kesempatan 1 bulan menggenapi syarat minimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik.
DPP melalui TPPP Pusat, DPD dan DPC secara proaktif melakukan koordinasi, pendampingan dan monitoring agar bakal calon mendapatkan koalisi minimal kursi 20 persen kursi atau 25 persen suara.
Baca juga : Gerindra Beri Rekomendasi Emil Di Pilgub Jakarta
Selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh TPPP Pusat untuk diterbitkan surat keputusan model persetujuan oleh DPP Hanura.
Diungkapkan Benny, Hanura membuka kesempatan kepada siapapun, tua, muda, yang berpotensi. Selain itu, tidak membatasi diri apakah harus koalisi dengan partai yang sama selama Pilpres 2024, atau kerja sama dengan partai lain.
"Kami tidak hanya berbasis elektoral, tetapi, Hanura yang diminati tokoh penting dan besar di daerah, akan melihat komitmen kepada kesejahteraan daerah," tandasnya.
Sementara itu, Ketua TPPP Partai Hanura Syafrizal Ahiar memaparkan beberapa nama bakal calon gubernur. Di antaranya di Edy Rahmayadi untuk Sumatera Utara, Herman Deru untuk Sumatera Selatan, Muhammad Kasuba untuk Maluku Utara dan lainnya.
Partai Hanura, lanjutnya, berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada berjalan jujur dan adil. Dia juga menegaskan proses pencalonan tidak transaksional. "Tidak ada kegiatan soal Pilkada, di luar kantor Hanura. Kita amat disiplin untuk menghindari kongkalikong," tegasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
