Dark/Light Mode

Mahfud Jelaskan Alasan, Mengapa Pilkada Tetap Digelar Desember 2020

Sabtu, 5 September 2020 17:31 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok. Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok. Kemenko Polhukam)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan, mengapa Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020. Meski situasi pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan menyeluruh.

"Pilkada tahun ini dilaksanakan 9 Desember 2020, setelah ditunda dua bulan lebih. Rencana semula 23 September. Tetapi, karena ada pandemi, ditunda. Keputusan ini sudah final. Tidak bisa dipersoalkan lagi," kata Mahfud saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan MMD Initiative, Sabtu (5/9).

Baca juga : Ini Daftar Pelanggan PLN Yang Mendapat Penurunan Tarif Listrik

Hadir dalam webinar ini, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Peneliti ICW Donal Fariz, dan Direktur Perludem Khoirunnisa.

Dijelaskan, keputusan menyelenggarakan Pilkada dalam situasi pandemi diambil setelah debat panjang di ruang publik maupun di rapat resmi. Baik dari partai politik, pemerintah, KPU, maupun Bawaslu. Hingga akhirnya, Pilkada disetujui berlangsung pada Desember mendatang, dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. 

"Jadi, apa nggak diselenggarakan saja? Akan mengutamakan pilkada, atau keselamatan warga? Opsinya Desember 2020, Maret 2021, atau sekaligus 2022. Bahkan, ada yang menyarankan ditunda sampai Corona kelar. Akhirnya, keputusannya Pilkada ditunda sampai Desember 2020. Tepatnya, 9 Desember," terang Mahfud.

Baca juga : Pilkada Kota Solo Tak Imbang

Pilkada tetap dilangsungkan pada tahun ini, dengan sejumlah alasan. Pertama, karena mayoritas di berbagai negara, pemilu nasional maupun lokal tetap berlangsung. Meski tengah pandemi. Kedua, karena belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. 

"Jadi, mau ditunda sampai kapan? Siapa yang bisa memastikan kapan Corona berakhir dan melandai. Dulu katanya September, Desember, melandai. Sekarang, bahkan WHO memperkirakan, tidak akan pernah berakhir. Nah, kalau tidak pasti begini, ya kalender konstitusional harus tetap berjalan. Tentu dengan protokol kesehatan Covid-19 agar penyebaran virus tak terjadi," papar Mahfud.

Dewan Pembina MMD Initiative ini menambahkan, pemerintah daerah harus tetap berjalan dengan optimal. Caranya, dengan dipimpin kepala daerah definitif.

Baca juga : Alasan Mau Dijenguk Anak, Jaksa Pinangki Emoh Digarap Bareskrim

"Kalau satu dua daerah yang diangkat menjadi Plt, mungkin masih bisa saja. Nah ini 270 daerah, kan tidak bisa. Pemerintah akan berjalan tidak normal. Tidak sekuat dan seoptimal pejabat definitif," tandas Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.