Dark/Light Mode

Cegah Corona Meluas Saat Kampanye

Banteng Sumut Siap Sanksi Kader Yang Melanggar

Selasa, 29 September 2020 07:22 WIB
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Sutarto. (Dok. Istimewa)
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut), Sutarto. (Dok. Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) mengklaim membentuk tim penegak disiplin protokol kesehatan di gelaran Pilkada Serentak 9 Desember tahun ini.

Tim ini bertugas mengawasi kegiatan pasangan calon (paslon) usungan PDIP selama masa kampanye dan saat penghitungan suara.

Menurut Sekretaris PDIP Sumut, Soetarto, tujuan utama dibentuknya tim khusus penegakan disiplin protokol kesehatan ini adalah mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di daerah-daerah yang menggelar pilkada.

Baca juga : Cegah Covid-19 Masuk Lapas, Kemenkumham Siapkan Rp 600 M

Diketahui, ada 23 kabupaten dan kota di Provinsi Sumut menggelar pilkada. Salah satunya, Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan 2020.

“Kami (PDIP) bertugas membangun kesadaran kolektif seluruh kader partai akan pentingnya mencegah dan menghindari Covid-19. Mulai masa kampanye, pemungutan suara, sampai penghitungan suara,” ujarnya, kemarin.

Pembentukan tim ini, sambung Soetarto, merupakan tindak lanjut instruksi Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Masa tugas tim ini selama masa kampanye, hingga waktu penghitungan suara.

Baca juga : Food Estate Kalteng Sulap Rawa Jadi Kawasan Buah Dan Sayur

PDIP Sumut juga telah menunjuk Jumiran Abdi sebagai Ketua Tim Disiplin Protokol Kesehatan, dan Ahmad Bima Nusa sebagai sekretaris.

Struktur tim ini, sebutnya, dilengkapi lima kedeputian. Yaitu bidang sosialisasi dan komunikasi, logistik kesehatan, penindakan, pencegahan, dan pelaporan.

Selain mengawasi kegiatan paslon, sebut Soetarto, tim ini punya kewenangan menindak tegas dan terukur terhadap kader yang mengabaikan protokol kesehatan.

Baca juga : Bertahan Saat Pandemi, Mandiri Syariah Andalkan Layanan Digital

Kewenangan penindakan ini, lanjutnya, diberikan dalam rangka membangun militansi dan kedisiplinan kader partai.

“Bagi kader yang melanggar protokol kesehatan, akan menerima sanksi, berupa teguran lisan, tulisan, bahkan pembebasan penugasan dari tim pemenangan. Ancaman terberat, pembebasan dari struktur kepengurusan di partai,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.