Dark/Light Mode

DPRD Minta ASN Netral Saat Pilkada 2020

Senin, 2 November 2020 19:00 WIB
Anggota DPRD Maluku Fauzan Husni Alkatiri (Foto: Istimewa)
Anggota DPRD Maluku Fauzan Husni Alkatiri (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD Provinsi Maluku meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat politik praktis saat pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang, pada empat kabupaten di Maluku.

"Saya meminta ASN untuk netral saat Pilkada nanti. Ingat bahwa ada aturan tata pemerintahan yang sudah disepakati, dan itu sudah di dalam Undang-Undang (UU)," kata Anggota DPRD Maluku Fauzan Husni Alkatiri, di Gedung DPRD Maluku, Senin (2/11).

Baca juga : Jokowi Minta Menteri Segera Pikirkan Desain Ekonomi 2021

Dia menegaskan, UU tersebut harus ditaati oleh ASN. Sehingga sudah menjadi keharusan ASN netral dalam Pilkada Serentak 2020. 

Jika ASN tidak netral, maka itu bukan saja berpengaruh pada calon kepala daerah, tetapi juga untuk pelayanan publik. Olehnya itu, Alkatiri juga meminta penyelenggaran Pilkada, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk meningkatkan pengawasannya. Jika ditemukan ada ASN yang berpolitik praktis, harus diberi sanksi tegas.

Baca juga : Para Cukong Main Di Pilkada

"Harus ada sanksi tegas agar bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain. Jangan sampai keterlibatan ASN menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Dan ini harus dihindari. Kami minta ada sikap tegas soal ini," pinta Alkatiri.

Selain itu, kata Alkatiri, ada fenomena baru saat Pilkada, yaitu bantuan-bantuan dari pemerintah kepada UMKM dijadikan sebagai komoditi untuk menarik simpati masyarakat. Ini sudah terjadi di beberapa kabupaten.

Baca juga : Prabowo Manula Saat Pilpres 2024

"Bantuan-bantuan pemerintah tersebut saat dibagi ternyata ada intervensi-intervensi politik yang dimainkan seakan-akan bantuan itu datangnya dari calon kepala daerah yang sedang bertarung di Pilkada. Itu biasanya dimainkan oknum ASN," tandas Alkatiri.

Untuk mencegah hal tersebut, Alkatiri meminta perhatian Gubernur Maluku Murad Ismail agar melakukan evaluasi dan memantau serta mengawasi ketat. Agar ASN tidak berpolitik praktis. [WUR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.