Dark/Light Mode
- Cek Di Sini, 5 Penjelasan Penting BPOM Soal Vaksin AstraZeneca Yang Bikin Heboh
- Lawan Guinea, Pelatih Persib: Timnas Akan Hadapi Lawan Berat
- Piala AFC U-17 Putri, Garuda Pertiwi Muda Fokus Hadapi Korsel
- 128.000 Jemaah Haji Indonesia Nikmati Fasilitas Fast Track
- Dortmund Ke Final, PSG Cuma Kurang Beruntung
RM.id Rakyat Merdeka - Pilkada serentak 9 Desember 2020 diperkirakan ma sih akan jadi ajang pertaruhan para cukong.
Sebab, kalau kandidat gubernur, bupati atau walikota yang dibiayai menang, selama lima tahun ke depan sang cukong akan mengendalikan si kepala daerah. Kalau kalah, ya gigit jari.
Baca juga : Perang Total Lawan Covid
Pasangan calon kepala daerah yang awalnya kurang populer, setelah dibiayai cukong bukan mustahil bisa menang di Pilkada.
Tapi dampak buruknya, akibat permainan itu pula, akan muncul kepala daerah yang tidak berkualitas. Baik dari sisi kompetensi maupun integritas.
Baca juga : Ayo Cepat Bagi Masker
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, data dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan, 82 persen calon kepala daerah dibiayai cukong. Akibatnya, kepala daerah akan terjebak pada korupsi kebijakan yang menyusahkan rakyat.
Kepala daerah yang saat Pilkada dibiayai cukong, akan terikat janji dengan sang cukong. Seperti masuk jebakan maut, si kepala daerah tak akan mampu lagi menolak permintaan sang cukong.
Baca juga : Usaha Rakyat Tak Boleh Mati
Oleh karena itu, menjelang Pilkada Serentak 2020, kita berharap KPK dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) mengawasi ketat para calon kepala daerah. Begitu ada tandatan da penyuapan atau politik uang, KPK dan Bawaslu bisa langsung bertindak.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
