Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Cek Di Sini, 5 Penjelasan Penting BPOM Soal Vaksin AstraZeneca Yang Bikin Heboh
- Lawan Guinea, Pelatih Persib: Timnas Akan Hadapi Lawan Berat
- Piala AFC U-17 Putri, Garuda Pertiwi Muda Fokus Hadapi Korsel
- 128.000 Jemaah Haji Indonesia Nikmati Fasilitas Fast Track
- Dortmund Ke Final, PSG Cuma Kurang Beruntung
Sebelumnya
Rachmad meyakini, potensi kerusuhan tidak akan muncul karena masyarakat Jambi sudah sangat cerdas berdemokrasi. Bukti masyarakat Jambi sudah melek demokrasi, sebutnya, adalah tidak adanya konflik atau gesekan sosial saat hari pencoblosan Pilkada pada 9 Desember tahun lalu. Padahal, saat itu Pilgub Jambi berada di urutan nomor 3 sebagai Pilkada paling rawan di Indonesia.
“Alhamdulillah lancar, kedua belah pihak dewasa. Yang terakhir, kita harus lancarkan lagi, supaya lebih aman lagi,” ungkapnya.
Baca juga : Haris-Sani Unggul Di Pilgub Jambi
Terkait politik uang, Rachmad kembali menjelaskan, praktik lancung ini biasanya muncul saat mendekati acara pencoblosan. Mengantisipasi hal itu, pihaknya akan mengumpulkan para paslon dan akan melakukan patroli skala besar, sebagaimana telah dilakukan di daerah Bungo dan Kerinci waktu lalu.
“Kita pakai metode yang sama. Siapapun yang tertangkap memberi uang, dia dipidanakan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku,” tegas Racmad.
Baca juga : Wamenag: Moderasi, Jalan Tengah Memahami Agama
Selain itu, lanjutnya, bagi yang tertangkap bermain uang, aparat akan mengeksposnya ke media. “Dalam waktu sekian detik, menit, media online kan langsung up. Itu akan mempengaruhi pilihan nanti. Jadi, jangan main-main dengan politik uang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Jambi Fahrul Rozi meminta, KPU tidak bermain-main dengan data pemilih di 88 TPS. “Kami ingatkan agar KPU tidak menambah atau mengurangi jumlah pemilih di 88 TPS. Data pemilih itu harus termasuk tambahan dan pindah memilih,” tegasnya.
Baca juga : 3 Anggota KPU Kena Corona, Debat Pilgub Kepri Dipangkas
Pihaknya juga sedang memastikan semua pemilih masih ada. Ini dilakukan agar tidak ada masalah yang sama terjadi saat pencoblosan. Termasuk memastikan apakah ada data pemilih yang tidak memenuhi syarat.
“Mereka tidak memenuhi syarat bukan dicoret, melainkan ditandai. Dengan begitu, C6 (surat pemberitahuan memilih) tidak disalahgunakan,” ujarnya. [SSL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya