Kominfo Kawal 16 PSU

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan akan mengawal pelaksanaan 16 Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, kabar hoaks hingga arus disinformasi berpotensi muncul.

Direktur Informasi, Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kominfo Bambang Gunawan mengatakan, untuk mengantisipasi hoaks dan disinformasi, pihaknya akan memonitor konten-konten di media digital.

Aksi pengawasan ini akan dilakukan lebih giat karena pelaksanaan PSU tidak mendapatkan sorotan publik, seperti pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Baca juga : Vaksinasi Dan Reformasi Struktural Dikebut, Ekonomi Diyakini Cepat Pulih

“Kami akan mengawal dan memonitor 24 jam konten-konten di media digital agar PSU berjalan lancar, aman dan kondusif,” ujar Bambang, kemarin.

Kominfo juga akan memberikan perhatian serius pada beberapa daerah yang berpotensi rawan konflik. Seperti PSU di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan daerah di Provinsi Papua.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadwalkan pelaksanaan PSU maupun penghitungan suara ulang Pilkada 2020 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga : Isu Bahaya BPA Galon Guna Ulang Disinformasi, Kemenkominfo Bisa Blokir

Diketahui, hakim MK memerintahkan KPU melaksanakan PSU di 15 daerah dan penghitungan suara ulang di satu daerah. Berdasarkan data KPU, 16 daerah diputuskan harus menggelar PSU, yakni Pilkada Teluk Wondama, Pilkada Sekadau, PSU Pilkada Morowali Utara, Labuhanbatu, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Rokan Hulu.

Kemudian, PSU Mandailing Natal, Indragiri Hulu, Kota Banjarmasin, Labuhanbatu Selatan, Yalimo, Halmahera Utara, PSU Pilgub Provinsi Jambi, PSU Boven Digoel, Nabire.

Sedangkan, jadawal PSU untuk Pilgub Kalsel belum diputus­kan. PSU itu akan berlangsung di 827 TPS.

Baca juga : Usai Vaksin, Lansia Disarankan Mendapat Kontrol Dokter

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mewanti-wanti agar pelaksanaan PSU di 16 daerah tidak dikotori praktik politik uang. Semua pihak, baik penyelenggara maupun aparat keamanan harus saling meningkatkan koordinasi.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mengatakan, politik uang di gelaran PSU Pilkada sangat berpotensi terjadi. Pasalnya, PSU adalah gelaran pamungkas dari para kandidat yang berkompetisi.

“Potensi pelanggaran politik uang dikhawatirkan marak jelang PSU,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.