Dewan Pers

Dark/Light Mode

2,5 Tahun Kerja DPD Dipertanyakan

Formappi: Harusnya Jadi Orang Pertama Sampaikan Aspirasi Daerah

Selasa, 16 Agustus 2022 13:27 WIB
Gedung DPD. (Foto: Ist)
Gedung DPD. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat mempertanyakan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) selama 2,5 tahun ini.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan, masyarakat ingin melihat kerja konkret dari perwakilan daerah itu. 

Menurutnya, selama ini lembaga tersebut lebih dikenal hanya sebagai perebutan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Berita Terkait : Dubes Manoj Kumar Bharti Rayakan Hari Kemerdekaan India Dengan Meriah

"Harusnya DPD bisa menunjukkan kerjanya dengan menjadi orang pertama yang menyampaikan aspirasi masyarakat daerah kepada Pemerintah Pusat di forum resmi," ujar Lucius dalam keterangannya, Selasa (16/8).

Dia memahami kewenangan yang selama ini dimiliki DPD tidak tuntas dalam konstitusi di Indonesia. Tapi, lembaga tersebut mempunyai anggaran dan infrastruktur yang memadai untuk kerja sehingga masih bisa menunjukkan kinerja di tengah kewenangan yang terbatas.

"Jadi banyak jalan yang bisa dilakukan anggota DPD untuk menunjukkan kinerjanya. Yang penting tetap konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah," tegasnya.

Berita Terkait : Mantap! Arsari Group Jadi Perusahaan RI Pertama Kapalkan Produk Pertanian Rusia

Selain itu, Lucius mengingatkan semua pihak agar tak menjadikan lembaga DPD sebagai tempat persinggahan politik. Termasuk, untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau wakil Presiden.

"Keinginan politik itu yang menjadikan lembaga DPD tidak jelas dan tidak terlihat manfaatnya lagi di mata rakyat," kritiknya.

Kendati demikian, Lucius menghargai setiap mimpi dan keinginan Ketua DPD bila ingin menjadi calon presiden. Tapi jangan karena punya jabatan tinggi, lantas berpikir bahwa semua keinginan menjadi mungkin.

Berita Terkait : Cegah Pemanasan Global, Pertamina Sukseskan Transisi Energi

"Ini sama saja dengan mimpi di siang bolong karena tidak paham dengan Undang-Undang Pemilu," kritiknya.

Lebih baik, saran Lucius, bila Ketua DPD ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden, dia bergabung ke dalam partai politik. Hal itu sesuai UU Pemilu.
 Selanjutnya