Dewan Pers

Dark/Light Mode

RKUHP, Jangan Petak-Umpet

Kamis, 7 Juli 2022 06:49 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Jangan samakan hidup bernegara dengan main petak-umpet. Hidup bernegara tidak bisa bergelap-gelap dalam terang. Butuh keterbukaan, partisipasi publik serta kesabaran. Tidak tergesa-gesa.

Sikap itulah yang mesti dikedepankan dalam membahas Rancangan Undang-Undang KUHP yang akan menjadi “kitab sakral bernegara” sampai ratusan tahun ke depan. Kitab yang akan menjadi pedoman mulai dari urusan curi sandal, urusan penguasa sampai Yang Maha Kuasa, seperti penistaan agama.

Sejauh ini, draf RUU KHUP “masih disembunyikan”. Walau didesak dan didemo, belum juga dibuka ke publik.

Sempat beredar kabar, KUHP akan disahkan Juli 2022. Namun kemarin, pemerintah dan DPR sepakat tak akan disahkan dalam waktu dekat, walau tetap dijadwalkan tahun ini karena sudah masuk Prolegnas 2022.

Berita Terkait : PMK Bisa Nanduk Siapa Saja

Sebenarnya, masih ada beberapa pasal krusial yang butuh pendalaman dan sosialisasi. Sehingga perlu kesabaran, ketelitian serta partisipasi publik yang signifikan dan luas. Jangan terburu-buru.

Ada kekhawatiran, kalau dibuka akan mengundang polemik dan kritik sehingga “mentah” lagi. Butuh waktu lagi. Ada demo lagi, seperti demo besar-besaran penolakan pada 2019 lalu.

“Kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Sekarang, terima saja dulu,” kata anggota DPR. Tapi, ini KUHP, pedoman segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam durasi yang akan sangat panjang. Sampai anak cucu dan seterusnya.

 

Membahas persoalan penting dan besar seperti ini, tidak apa-apa sedikit lama. Daripada bermasalah di kemudian hari. Atau, ada yang tidak harmonis serta tidak sinkron.

Berita Terkait : Politik Sonder Kepekaan

KUHP kita sekarang memang sudah berusia ratusan tahun. Sejak 1940. Warisan penjajah Belanda yang bernuansa menjaga kekuasaan penjajah, kerajaan Belanda.

Karena itu, perlu penyempurnaan. Disesuaikan nafas dan roh zamannya. Karena itu, jangan tergesa-gesa. Butuh waktu dan kecermatan sehingga bisa bertahan lama dalam ruang, waktu dan lingkup politik apa pun. Bukan malah mundur, termasuk dari sisi demokratisasi.

Kita ingat nasib UU Cipta Kerja pada 2019 lalu. Saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutusnya sebagai UU yang “cacat formil” serta “inkonstitusional bersyarat”. Sehingga, dalam waktu dua tahun, UU Ciptaker harus diperbaiki.

Kasus ini mestinya jadi pelajaran penting. Jangan terulang lagi. Apalagi sekelas KUHP.

Berita Terkait : Polarisasi Akan Menguat?

Memang ada beberapa pertemuan untuk mendengar suara rakyat. Misalnya, yang digelar di sebuah hotel di Jakarta Selatan, 23 Juni lalu. Diskusi ini mengundang dan mendengarkan aspirasi masyarakat sipil.

Langkah ini patut dihargai. Namun, akan lebih baik kalau dengar pendapat ini dilakukan secara terbuka dalam forum resmi di DPR sembari membuka drafnya. Karena, ini menyangkut bangsa dan negara, bukan sekadar main petak-umpet atau menulis resep masakan. ■