Dewan Pers

Dark/Light Mode

Mengobati "Candu Politik"

Kamis, 23 Juni 2022 06:39 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Apakah para elite sudah memasuki fase kecanduan politik?

Bisa iya. Dari segi waktu, pembicaraan mengenai Pilpres 2024 sudah dimulai setahun lalu, jauh sebelum pemilu. Baliho dan spanduk sudah bertebaran dimana-mana. Menghiasi ruang publik sampai ke desa-desa. Dunia maya, juga sangat politis.

Dari segi substansi, elite politik sudah membicarakannya jauh-jauh hari. Persaingan sudah dimulai jauh sebelum pemilu. Pergerakan politik sudah terlampau hiperaktif.

Dalam kadar tertentu, persaingan dan pergerakan ini mempengaruhi kualitas atmosfer publik. Kalau kecanduan kafein, dampaknya terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau banyak elite kecanduan politik, satu bangsa ikut terseret.

Kecanduan atau ketagihan terjadi ketika seseorang merasa tergantung terhadap sesuatu. Seolah itu menjadi “hidup dan matinya”. Saking keranjingannya, bisa kehilangan kontrol.

Berita Terkait : Tangis-Tawa Di 2 Panggung

Anak-anak misalnya, bisa ketergantungan gadget atau game online. Dalam kadar tertentu, elite politik juga bisa seperti itu.

Kecanduan ini pernah terjadi di era Orde Lama. Pemilu pertama, 1955, diikuti lebih dari 30 parpol. Saat itu, politik menjadi panglima.

Pemilu 1971, pemilu pertama di era Orde Baru, jumlah parpol peserta berkurang. Hanya 10 parpol. Saat itu, Orde Baru mulai menyadari bahwa masyarakat harus dijauhkan dari kecanduan politik. Prinsipnya, “ekonomi yes, politik no!”. Kebijakan itu, juga menjauhkan masyarakat dari kontrol dan kritik terhadap Orba.

Puncaknya, Pemilu 1977, yang hanya diikuti tiga parpol. Dua parpol, PPP dan PDI tak diizinkan buka kantor di desa. Sementara “partai pemerintah”, bebas. “Masyarakat desa harus dijauhkan dari politik,” kata salah seorang menteri Orde Baru. Itulah yang disebut “massa mengambang”.

 

Era Reformasi membongkar semua itu. Politik kembali bergairah. Parpol tumbuh subur. Sampai ke desa-desa. Nama parpolnya juga macam-macam, bahkan ada yang terdengar aneh.

Berita Terkait : "Kalau Ternyata Bukan Kucing…"

Politik menjadi lahan bisnis yang subur. Politik menjadi pilihan profesi yang menjanjikan. Seorang politisi yang juga wakil rakyat di Surabaya bahkan pernah berseru, “kalau mau kaya, jadilah politisi”. Tak berapa lama, dia ditangkap. Kena kasus korupsi.

Masyarakat yang tingkat literasinya rendah, ikut terpengaruh. Apa saja bisa dipolitikkan. Warna jembatan bisa diubah, cat gardu ronda juga bisa diganti, tergantung parpol yang berkuasa di daerah tersebut.

Gaya rambut, mencari pasangan hidup, cara melipat baju, event olahraga, jalan raya, dan masih banyak lagi, dikaitkan dengan politik. Politik seolah menjadi “iman” baru.

Kondisi ini diperparah karena orang lebih suka membaca, melihat dan mendengar apa yang mereka inginkan. Sesuai garis politiknya. Terjadilah kanalisasi informasi yang membuat sekat polarisasi semakin kuat dan tebal.

Para elite mempertebal “kecanduan” itu. Mereka memajang baliho dimana-mana. Memasang bendera partai, walau asal-alasan, di sepanjang jalan.

Berita Terkait : Perombakan Harus Bikin Happy

Mereka “mempolitisasi” ruang publik dengan acara-acara politik, jauh hari sebelum pemilu, tak peduli harga-harga melambung tinggi atau angka kemiskinan meningkat.

Kalau “kecanduan politik elitis” ini mencapai level meresahkan, sungguh sangat mengkhawatirkan. Kalau elite sudah “menjadi bagian dari”, maka sudah serius. Harus segera dihentikan dan diobati.

Kesehatan dan masa depan bangsa jauh lebih berharga. “Politik kerakyatan” yang membumi, yang mengabdi untuk rakyat, jauh lebih penting. ■