Dewan Pers

Dark/Light Mode

Tuntaskan, Jangan Diwariskan

Minggu, 31 Juli 2022 06:39 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Juni 2022 lalu KPK sempat menyentil ICW. “Kenapa hanya fokus terhadap buronan Harun Masiku”? Padahal, kata jubir KPK Ali Fikri, ada buronan lain, seperti Surya Darmadi, Izil Azhar, dan Kirana Kotama.

Semua sudah tahu kenapa Masiku menjadi perhatian publik. Karena, kasus dan proses penangkapan sampai dia menjadi buron, sangat dramatis. Ada politisi terkenal yang terseret. Komisioner KPU juga terlibat. Lengkap.

Sekarang, nama lain yang disebut KPK, Surya Darmadi, mencuat. Panggilannya Apeng. Dia disebut kabur ke Singapura, memanggul kasus korupsi senilai Rp 54 triliun.

Ada yang kemudian membandingkan dengan kasus Bank Century Rp 6,7 triliun yang sangat heboh dan bisa mengguncang negara.

Berita Terkait : Alarm Korupsi Kian Nyaring

Ada juga mega skandal lain, misalnya kasus Jiwasraya yang mencatat potensi kerugian negara sampai Rp 16,8 triliun. Atau, korupsi Asabri yang menurut catatan Jaksa Agung nilainya mencapai Rp 22,78 triliun.

Nilai kasus Surya Darmadi ini jauh lebih besar. Berkali-kali lipat. Rp 54 triliun tentu sangat banyak. Tapi hebohnya masih belum bisa melampaui kasus Century misalnya.

Heboh atau tidak, korupsi tetap korupsi. Kasusnya perlu dituntaskan. Jangankan yang jumbo, yang mini pun tidak bisa dianggap enteng.

Karena itu, kita pernah mendengar ada Satuan Tugas Bernama Saber Pungli. Satgas ini tidak main-main. Dibentuk lewat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

Berita Terkait : Harga-harga Kian Mencekik

Tugasnya, memberantas “korupsi” berupa pungutan liar yang nilainya tidak sampai triliunan, di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Entah kenapa, Satgas ini sekarang kurang bergaung.

 

Pada 2015, setahun sebelum Satgas ini dibentuk, Presiden Jokowi sempat marah mengenai banyaknya pungli. Ini terkait lamanya waktu tunggu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuh tahun berlalu, apakah waktu tunggu container sudah optimal?

Negeri ini sebenarnya memiliki peraturan serta UU sangat lengkap. Presiden juga beberapa kali mengungkapkan kemarahannya. Ini alarm.

Itulah mengapa bangsa ini butuh aparat serta lembaga hukum yang kuat dan berintegritas. Orang yang menjalankan aturan tersebut.

Berita Terkait : Koalisi Dan 3 Pasangan Capres

KPK, Kejaksaan, Polri, serta para pemimpin, di pusat maupun daerah, kita harapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Menjadi teladan. Karena merekalah “man behind the gun”.

Tanpa keteladanan, pemberantasan korupsi hanya menjadi pemanis bibir. Tanpa keteladanan dan ketegasan serta konsistensi, kasus-kasus korupsi bisa terus meningkat, melebihi Rp 54 triliun seperti yang sekarang sedang heboh. Karena itu, seriuslah. Tuntaskan.

Kita tidak ingin bangsa ini terus mencetak rekor kasus korupsi atau rekor-rekor negatif lainnya. Jangan sampai korupsi menjadi warisan dari pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya. Karena, inilah salah satu warisan terburuk bagi pemerintahan mana pun. ■