Dewan Pers

Dark/Light Mode

Alarm Korupsi Kian Nyaring

Kamis, 28 Juli 2022 06:39 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Di medsos dan pemberitaan, statusnya banyak. Yang disebut biasanya empat: Kader PDI Perjuangan, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Bendahara Umum PBNU. Satu lagi, Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, dua periode.

Yang jarang disebut, jabatannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2015–2020.

Status yang banyak itu bisa dirangkum menjadi satu: tersangka kasus korupsi. Ya, dia Mardani Maming yang Senin (25/7) lalu dijemput paksa KPK di apartemennya, tapi tidak ketemu.

Selasa (26/7) KPK resmi memasukkan Mardani dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron. Sehari kemudian, Rabu kemarin, sidang pra peradilan Maming ditolak. Dia tetap menjadi tersangka KPK.

Mardani Maming sebenarnya pemuda berprestasi. Usianya 40 tahun. Dia memenangi Pilkada dan menjadi bupati di usia 29 tahun. Berbagai penghargaan diraihnya dari banyak lembaga.

Berita Terkait : Harga-harga Kian Mencekik

Kasus Maming ini menjadi pukulan telak bagi bangsa ini. Karena, korupsi masih merajalela. Dilakukan oleh politisi sukses. Berprestasi. Kepala daerah. Punya banyak jabatan penting di berbagai lembaga. Masih muda pula.

Mardani memang bukan yang termuda. Rekor tahanan KPK termuda dipegang Nur Afifah Balqis. Dia menjabat Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Usianya 24 tahun.

Korupsi yang tak kunjung melandai mestinya membuat bangsa ini berada di level alarm ternyaring. Membuat risih dan terusik. Statusnya, sudah keprihatinan level tertinggi.

Tapi sayangnya, pemberantasan korupsi masih perlu perjuangan ekstra-keras. Pemberantasan korupsi masih menjadi bahan pidato.

Tidak sedikit politisi yang justru tersangkut korupsi mengampanyekan anti korupsi. Tidak satunya kata dan perbuatan ini menjadikan korupsi menjadi samar. Sulit lagi dibedakan mana hitam mana putih. Pemberantasan korupsi seperti berada di lorong kegelapan.

 

Berita Terkait : Koalisi Dan 3 Pasangan Capres

Akibatnya, orang yang beraroma korupsi pun bisa tersamar dan bisa menempati posisi-posisi penting di negeri ini. Terus berkiprah menggunakan topeng di lorong gelap itu. Membuat keputusan penting menyangkut rakyat.

Pernah ada salah seorang kepala daerah yang mengundang KPK untuk memberi arahan mengenai korupsi. Kepala daerah itu tampil seperti pahlawan anti korupsi. Ironisnya, tak berapa lama, dia ditangkap KPK!

Tokoh bangsa almarhum buya Ahmad Syafii Maarif menyebut kondisi ini sebagai “kerusakan yang nyaris sempurna”. Predikat ini sudah sangat-sangat memprihatinkan dan membuat semua elemen bangsa ini terusik dan terganggu.

“Nyaris sempurna” artinya tidak seluruhnya. Masih ada harapan. Masih ada peluang perbaikan. Termasuk pemberantasan korupsi.

Kita berharap, Mardani tidak menjadi “Harun Masiku jilid II”. Karena, preseden buruk ini bisa melahirkan kisah yang berjilid-jilid. Menjadi pola yang bisa diikuti.

Berita Terkait : "Lampu Merah Cibubur, Indonesia"

Masiku adalah buronan KPK yang kabur sejak Januari 2020 dan sampai sekarang belum ketemu. Ini menjadi PR dan beban yang terus melekat di tubuh KPK era kepemimpinan Firli Bahuri Cs.

Walaupun beberapa boron kasus korupsi belum ditemukan, yang tak kalah pentingnya, bangsa ini menemukan dan menerapkan resep jitu memberantas korupsi. Kemudian dilaksanakan tanpa pandang bulu, konsisten dan tegas menggunakan “sapu-sapu bersih”, yang bisa mengikat dan menyatukan kata dan perbuatan.

Karena, pemberantasan korupsi bukan sekadar pidato, kata-kata, visi misi atau kampanye, tapi pelaksanaan. Konkret. Butuh bukti nyata. Bukan cuap-cuap. ■