Dewan Pers

Dark/Light Mode

Jangan Ada Teguran Keempat

Kamis, 14 Juli 2022 06:39 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Semoga tidak ada teguran keempat. Tiga saja cukup. Ya, dalam empat bulan ini, sudah tiga kali Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya. Pesannya sama: fokuslah bekerja menyelesaikan tugas masing-masing.

Terakhir, Selasa (12/7), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang baru sebulan dilantik, kena teguran. Sebelumnya, April 2022, Presiden juga mengeluarkan teguran kepada para menterinya.

Mei, Presiden kembali memberikan warning kepada para pembantunya supaya fokus bekerja. Presiden mengingatkan, jangan sampai kinerja terganggu karena Pemilu 2024.

Mendag Zulhas diingatkan karena menjual minyak goreng curah sambil “mempromosikan” putrinya, Futri Zulya Savitri, di Lampung, Sabtu (9/7). Kabarnya, Futri akan mengikuti Pileg 2024.

Berita Terkait : Sri Lanka Dan Pesan Filipino

Menjual minyak goreng murah, tentu saja positif. Apalagi dijual Rp10.000 per dua liter seperti yang dilakukan Zulhas. Karena, saat ini, untuk mendapatkan yang harganya Rp14.000 per liter saja, sulit. Terutama di luar Jawa.

Masalahnya, ada aroma “sambil menyelam minum air” dalam kegiatan tersebut. Apalagi ada ajakan “nanti milih Futri ya…”.

Setelah menteri lama dicopot, sebenarnya harapan rakyat sangat besar terhadap menteri baru. Terutama untuk urusan minyak goreng dan harga pangan. Cabe misalnya, sekarang harganya melambung tinggi. Di luar Jawa bahkan ada yang sampai Rp200 ribu/kg. Lebih mahal dari daging.

 

Sayangnya, di tahun politik ini, yang terpilih justru menteri dari parpol. Sebenarnya, ada harapan supaya Mendagnya dari kalangan profesional, yang bisa langsung sat-set-sat-set. Tanpa beban, walau ada tekanan.

Berita Terkait : RKUHP, Jangan Petak-Umpet

Menteri-menteri dari kalangan profesional seperti Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menkeu, atau Menlu, terbukti bisa fokus. Mereka dinilai berhasil melakukan tugasnya. Tak perlu mengampanyekan siapa pun. Atau, memikirkan 2024. Lepas. Bebas.

Sayangnya, Indonesia punya “sistem” sendiri yang sangat politis. Sulit sekali membentuk kabinet ahli atau zaken kabinet.

Bahkan, Presiden mendatang pun, tampaknya masih akan berkompromi dengan parpol. Kita tentu berharap, itu tidak akan terjadi, apalagi kalau terlalu dalam sampai “menyandera” eksekutif.

Ke depan, komposisi kabinet (profesional dan parpol) perlu ditata dan dipikirkan ulang secara matang dan cermat. Apalagi tantangannya kian berat dan komplek.

Berita Terkait : PMK Bisa Nanduk Siapa Saja

Kemarin misalnya, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan kemungkinan Indonesia diterpa gelombang resesi. Prediksi ini berdasarkan survei Bloomberg terbaru. Indonesia ada di peringkat 14 dari 15 negara di Asia yang kemungkinan mengalami resesi ekonomi. Sri Lanka yang sekarang bangkrut, ada di urutan pertama.

Karena itu, setelah Mendag ditegur, semoga tidak ada SP 4 atau teguran berikutnya dari Presiden terhadap para menterinya. Karena, kalau keseringan, rasa-rasanya kurang elok. Jadi kurang “sakral”. ■