Dark/Light Mode
Sebelumnya
APBN mesti dieman-eman, mesti dihemat. Jangan dihambur-hamburkan demi kepentingan segelintir elit politik.
Kita juga berharap, ke depan ini, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memonitor penggunaan APBN dan APBD. Kalau ada oknum pejabat atau anggota dewan yang coba-coba jadi makelar anggaran, KPK harus bertindak tegas. Lakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan), kemudian hukum seberat-beratnya.
Baca juga : Saatnya MA Bersih-bersih
Ke depan ini, kita juga berharap para kepala daerah membersihkan kantornya dari calo proyek APBD.
Para gubernur, bupati dan walikota jangan mau dirayu makelar proyek. Jangan mau disuap calo APBD. Para kepala dinas PUPR dan dinas pendidikan, jangan mau diiming-imingi dan disogok makelar proyek. Pimpinan DPRD jangan mau dirayu calo proyek.
Baca juga : Korupsi Lagi, Mencuri Lagi
Kalau kepala daerahnya bersih, pejabatnya bersih dan pimpinan DPRD-nya juga bersih, kita yakin APBD bisa dieman-eman. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
