Ekonomi Rusak Gara-gara Izin

KIKI ISWARA DARMAYANA

RM.id  Rakyat Merdeka - Lagi-lagi resesi mengancam ekonomi global. Negara yang fundamental ekonominya kuat akan mampu bertahan, sementara yang lemah, terutama angka pertumbuhan investasinya kecil, bakal tersungkur.

Indonesia tentu harus siap-siap menghadapi kemungkinan terburuk jika resesi datang lebih cepat dari ramalan banyak lembaga riset Internasional. Penyebab utama pelemahan ekonomi global adalah perseteruan dagang China dan amerika Serikat.

Bank Dunia sudah mengingatkan agar pemerintah indonesia terus memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan (CAD) dengan memacu penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI).

Tanpa ada peningkatan investasi langsung yang signifikan, negeri ini bisa semaput dihantam badai resesi.

Baca juga : Cacat Etik Capim KPK

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A Chaves juga sudah memberikan informasi kepada pemerintah supaya mewaspadai situasi geopolitik yang dinamis di Asia belakangan ini. Terutama akibat perang dagang China dan AS yang makin melebar.

Ada hal yang amat memprihatinkan dalam upaya menarik masuknya investasi ke negeri ini. Yaitu rumit dan panjangnya mata rantai perizinan. Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan kekecewaannya terhadap proses perizinan yang ribet dan kompleks.

Jokowi makin kesal setelah menerima laporan dari kantor perwakilan Bank Dunia di Indonesia bahwa 33 perusahaan yang keluar dari China sebagian besar memilih berinvestasi di Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia.

Tidak ada yang ke Indonesia. Kita tentu prihatin, Indonesia tak masuk daftar negara tujuan investasi karena kalah bersaing dengan negara-negara tetangga yang menawarkan kemudahan perizinan.

Baca juga : Makelar Izin Impor

Kalau mau pindah ke Vietnam, misalnya, izinnya dua bulan rampung. Sedangkan di sini bisa bertahun-tahun. Akibatnya banyak calon investor yang mengurungkan niatnya.

Ancaman resesi jangan dianggap enteng. Para menteri, gubernur, bupati dan walikota harus segera menye derhanakan izin-izin investasi. Kalau investor mesti mengurus ratusan izin, pasti lari. Izin-izin yang tidak penting harus dihilangkan.

Dari ratusan izin mesti dipangkas menjadi tiga atau empat izin saja. Apalagi, kerapkali ditemukan, proses perizinan yang berbelit-belit itu dijadikan sarana pungutan liar (Pungli) oleh oknum-oknum birokrat, baik di pusat maupun daerah.

Kita berharap setelah proses perizinan dipangkas, calon investor maksimal satu bulan setelah izin diajukan, sudah bisa memulai usahanya. Kalau sudah tidak ada lagi hambatan perizinan, investor dipastikan akan lebih suka menanamkan modalnya di sini.

Baca juga : Jual Beli Jabatan

Sebab, sumber bahan baku industri pangan, manufaktur, tambang dan migas, tersedia lebih banyak di Indonesia.

Jadi, agar negeri ini tidak terpuruk kalau resesi global datang lebih cepat, maka tak boleh ada lagi oknum birokrat yang memainkan izin investasi, apalagi demi mengisi kantong pribadinya.

Sebab, hanya gara-gara rumit dan ribetnya mengurus izin investasi, ekonomi negara ini bisa rusak. Sekali lagi, ayo para menteri, gubernur, bupati dan wali kota bersama-sama pangkas perizinan. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.