Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pejabat di Era Digital

Jumat, 13 September 2019 06:43 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketika seseorang memutuskan menjadi pejabat publik maka berhentilah mengeluh. Mengeluh karena terus-terusan mengalami bullying.

Di era digital, kegiatannya bisa lebih massif: cyber bullying dengan kekuatan penekan bernama netizen. Para warganet ini bisa melakukan aksi hashtag sebagai kekuatan penekannya.

Jadi pejabat itu tanda tangan kontrak siap dihujat dan dicaci maki. Jangan dan tidak usah mengharap dipuji. Mengapa, karena ia menduduki singgasana kekuasaan milik rakyat dan digaji oleh rakyat.

Baca juga : Kita dan Esemka

Seluruh kegiatan mereka dibayar oleh rakyat dengan taat membayar pajak. Penguasa sesungguhnya ialah rakyat. Pejabat hanya petugas rakyat untuk menjalankan amanah mengurusi keperluan rakyat.

Sebagai petugas rakyat mereka sejatinya melayani rakyat, buka yang lain. Rakyat adalah prioritas utama dalam tugasnya. Jangan sekali-kali mengkhianati rakyat. Jangan pula mencoba menipu dan mengelabui rakyat.

Selalu saja ada cara rakyat mengetahui kebejatan perilaku kekuasaan mereka. Cepat atau lambat akan terbongkar. Oleh ka rena itu hati-hati melangkah menjalankan amanah.

Baca juga : KPK Wajib Dibela

Dengan ungkapan lain, apapun jabatan publik yang diemban, harus slalu merasa bila ada kritikan, omelan, atau tumpahan amarah, itu tanda ia masih banyak kekurangan, kelemahan dalam menjalankan tugas. Terima saja dengan lapang dada semua kritikan itu.

Saat ini, di era digital media, seorang pejabat dituntut bukan hanya kerja baik tapi juga publik harus mengetahui dengan baik kita kerja baik. Saat ini, pejabat publik bisa menggunakan instrumen sosial media untuk menginformasikan kepada publik tentang apa yang telah, sedang dan akan dikerjakannya.

Pejabat harus mengerti cara bekerja digital marketing. Dengan melek digital marketing maka ia akan punya cara memenuhi hak publik untuk mengetahui langkah-langkah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemerintahannya.

Baca juga : Jangan Lemahkan KPK

Sealamiyah mungkin dilakukan, tidak ada mark up atau make up apalagi engineering yang tak perlu. Sehingga rakyat bisa merasakannya sebagai ketulusan buka rekayasa. Semua dikerjakan dari hati dengan hati maka pasti akan sampai ke hati. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.