Menteri Anti Makelar Proyek

KIKI ISWARA DARMAYANA

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 mendatang, tentu Jokowi secepatnya akan membentuk kabinet baru.

Siapa-siapa saja yang akan bertahan atau pindah pos dan siapa saja yang tak dipilih lagi jadi menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Siapa saja boleh memberikan masukan dan saran.

Pimpinan Parpol Koalisi, tokoh relawan, kalangan profesional dan LSM boleh mengajukan calon menteri. Jokowi pasti akan mendengarkan semuanya.

Tapi siapa yang akan dipilih, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Pimpinan Parpol boleh saja mengajukan 5, 10 atau bahkan 25 calon menteri.

Baca juga : Jangan Peras Calon Investor

Begitu pula para relawan dan kaum profesional boleh mengajukan 5, 10 atau lebih calon. Semuanya pasti akan diterima Presiden dengan senang hati. Tapi siapa yang akan dipilih nanti, sepenuhnya Presiden yang menentukan.

Jokowi pasti sudah punya kriteria seperti apa orang-orang yang akan duduk di kabinetnya. Pertama, tentu orang-orang yang punya integritas tinggi. Terutama mereka-mereka yang tidak pernah bergaul dengan makelar jabatan dan calo proyek.

Kedua, senang kerja keras dan turun ke lapangan. Ketiga, hatinya pro rakyat. Menteri atau calon menteri yang punya integritas, tidak akan bisa dipengaruhi oleh istri, anak, saudara dan temantemannya yang suka main proyek atau jadi makelar jabatan.

Pejabat yang dikelilingi makelar proyek, pasti tak berprestasi. Jokowi tentu sudah memiliki data atau rekam jejak orang-orang yang akan dipilih jadi menteri.

Baca juga : Ekonomi Rusak Gara-gara Izin

Kita berharap Parpol Koalisi mengajukan calon-calon yang rekam jejaknya baik. Tokoh-tokoh yang rekam jejaknya baik biasanya punya kepedulian tinggi kepada rakyat kecil dan mereka yang hidup di daerah terpencil.

Kita juga berharap Parpol Koalisi mengajukan calon menteri dari ka langan profesional. Ini penting demi mewujudkan kabinet ahli yang mampu mengatasi tantangan zaman.

Terutama menghadapi ancaman resesi global yang sudah di depan mata. Orang Parpol tapi bukan tokoh profesional tak perlu diajukan ke Presiden.

Ke depan, jangan ada lagi pejabat di negeri ini yang pro makelar proyek. Artinya, menteri atau pejabat setingkat menteri, harus bersih dari makelar proyek.

Baca juga : Cacat Etik Capim KPK

Terakhir yang juga penting, tak boleh ada lagi orang orang di sekitar menteri yang jadi makelar jabatan alias marjan. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.