Sisakan Sedikit Untuk Rakyat

SUPRATMAN
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketika para pejabat, termasuk menteri, sedang asyik menikmati permainan politik dan kekuasaan, siapa yang mengurus rakyat?

Walau rakyat terbiasa mengurus diri sendiri, ini tetap perlu diingatkan, karena masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin masih menyisakan satu tahun lagi. Ini bukan waktu yang pendek.

Banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tak bisa dibiarkan “auto pilot”. Perlu fokus dan perhatian serius. Perlu orkestrasi yang baik. 

Jangan hanya mengurus dan menguras energi ke politik kekuasaan atau perebutan kursi. Ini perlu diingatkan, karena kita merasakan, ada kecenderungan “overdosis” politik praktis.

Baca juga : Jangan Bikin Rakyat Susah

Sesungguhnya, banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini. Harga beras misalnya, belum sepenuhnya terkendali. Kasus-kasus korupsi besar, dengan nama-nama besar yang diduga terlibat, juga perlu dikawal.

Kasus-kasus hukum juga butuh perhatian. Kamis 19/10/23) lalu misalnya, ketika Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas seorang hakim agung, gaungnya kalah dengan pembicaraan siapa yang akan menjadi Cawapres Prabowo.

Di bidang lain, nilai tukar Rupiah yang melemah terhadap Dolar AS, juga jangan dianggap biasa-biasa saja. Karena, ini berpotensi melonjaknya harga-harga, terutama yang berbasis impor.

Bagi rakyat, saat ini, isu-isu inilah yang sangat penting. Lebih penting dibanding kabar Gibran menjadi Cawapres, atau Partai Demokrat yang “serba salah”, atau kemungkinan “perang” antara PDI-P/Megawati dengan trah Jokowi.

Baca juga : Era Untuk Anak Muda

Bagi politisi, hari ini bertarung, setelah Pilpres, berangkulan. Damai lagi. Bagi-bagi kursi lagi. Partai mana dapat menteri apa. Siapa dapat apa. Rakyat tidak bisa seperti itu.

Bagi politisi, sekarang lawan, besok bisa jadi kawan. Atau sebaliknya. Di Pilpres putaran pertama misalnya, semua bisa saling menghujat, tapi di putaran kedua bisa saling memuji dan memuja. Kemudian bersatu lagi.

Kondisi “pemenang merangkul semua” atau “yang kalah merapat ke pemenang”, bisa saja melahirkan pemerintahan yang sangat kuat. Bahkan, cenderung minim kontrol.

Kita bisa menyaksikan selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi. DPR sangat lemah. Eksekutif sangat dominan.

Baca juga : Makan Sabun Untuk Buktikan Produk Natural

Dampaknya, semua berjalan “harmonis”. Bahkan, “semua bisa diatur”. Kalau yang diatur itu positif, bagus. Tapi kalau yang diatur atau dinego tersebut hal-hal yang negatif, maka negeri ini sedang menghadapi persoalan serius.
Kalau semuanya bersatu dan mendukung untuk perbaikan, no problem. Baik-baik saja. Tapi, kalau saling menutupi korupsi misalnya, tentu sangat menyedihkan.

Bagi para pejabat, kalau tak bisa banyak-banyak, sisakanlah sedikit perhatian untuk rakyat. Kalau berkhianat dalam politik, ada yang menganggap biasa saja, tapi tidak dalam urusan rakyat. Jangan berkhianat terhadap rakyat.(*)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.