Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jangan Nyiram Bensin

Minggu, 6 Oktober 2019 04:28 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Seorang menteri menyebut pengungsi korban gempa di Maluku sebagai beban negara. Pernyataan tersebut langsung direaksi dengan keras. Orang-orang Maluku marah. Tidak terima. Menteri Koordinator tersebut akhirnya minta maaf.

Namun, pernyataan tersebut sudah telanjur menggambarkan hilangnya kepekaan para pejabat. Para pejabat yang diamanati tugas menangani beragam kepentingan masyarakat. Dari urusan kecil sampai besar. Tidak selayaknya warga negara dianggap sebagai beban.

Sebelumnya, ada menteri pemerintahan Jokowi yang menyebut kalau harga beras mahal, “jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa”.

Baca juga : Jalan Pintas

Ada juga yang menyebut “kalau cabai mahal, tanam saja sendiri”. Ada juga yang mau menghukum dosen dan rektor menyusul maraknya gelombang aksi mahasiswa. Ada pula yang menilai KPK sebagai penghambat investasi.

Walau ada pernyataan yang sudah diralat, pernyataan ini menggambarkan ada jarak antara rakyat dan para pejabat. Ada gap perasaan. Seperti orang yang duduk di ruang nyaman ber-AC dengan yang terbakar terik matahari dan tak ada tempat berlindung.

Dalam kondisi yang agak panas seperti sekarang, ucapan, pikiran dan tindakan para pejabat semestinya tidak menambah panas suasana. Jangan menyiram bensin di api yang sedang membara.

Baca juga : Dua Laga Lagi, Khabib Pensiun

Para pejabat atau penguasa diberi mandat oleh rakyat bukan untuk menyakiti rakyat. Tapi untuk menyejahterakan rakyat. Membela rakyat. Di pihak rakyat.

Itulah pengabdian, janji dan sumpah setia kepada rakyat, bukan sesuatu yang bisa dijalankan semau-maunya. Bukan melahirkan kebijakan atau keputusan yang jauh dari aspirasi dan suara rakyat. Tugas para pejabat membela rakyat, bukan membela kepentingan keluarga, parpol atau kelompoknya sendiri.

Karena itu, ucapan, pikiran dan tindakan pejabat tidak boleh sembarangan. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang sensitif. Apa yang diucapkan para pejabat, bisa menjadi “fatwa”, walaupun terkadang sambil berseloroh.

Baca juga : Trauma Beruntun

Karena apa? Karena seloroh bisa ditafsirkan sebagai keseriusan. Apalagi bagi rakyat yang makan saja susah, yang dihimpit gempa dan disekap asap, bercanda pun sudah tak lagi menyenangkan. Mereka tak punya lagi selera, termasuk selera humor.

Karena itu, hati-hatilah berucap dan bertindak. Dengarlah suara hati rakyat. Selami sedalam-dalamnya. Di situ bermukim keprihatinan dan harapan. Juga kebenaran.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.