Mendambakan Kabinet Zaken

BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembicaraan susunan kabinet untuk pemerintahan mendatang sudah cukup ramai. Ada yang berbicara mengenai permintaan parpol-parpol koalisi, ada juga yang membahas kriteria ideal calon menteri. Bahkan sempat muncul daftar nama calon anggota kabinet dengan komposisi politisi dan profesional.

Penentuan kabinet merupakan wewenang presiden terpilih, yang diskusikan dengan wakil presidennya. Istilahnya sudah sangat populer di masyarakat, hak prerogatif presiden. Meski begitu, tentu masyarakat juga boleh punya keinginan dan usulan untuk struktur kabinet tersebut.

Yang ideal, kabinet itu harus zaken, yang diisi oleh para sosok profesional, ahli. Orang-orang yang masuk kabinet juga harus benar-benar bersih, clear, tak punya rekam jejak menilep uang negara.

Baca juga : Lewandowski Makin Betah Di Barcelona

Kabinet zaken adalah kabinet yang terlatih intrapreneur bahkan entrepreneur. Tapi, karena bekerja untuk negara, mereka mencukupkan bayaran atas profesinya dari saluran resmi organisasi pemerintahan. Tidak dari selain itu. Apalagi sampai mencari keuntungan dari anggaran atau proyek pemerintah.

Kabinet zaken diisi oleh orang-orang yang terlatih dengan tradisi korporasi yang baik: good corporate governance. Mereka bekerja dengan target pencapaian jelas dan standar yang jelas. Mereka juga terbiasa dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, berjenjang, dan terencana.

Orang-orang top profesional terbangun dari kebiasaan pengelolaan keuangan yang terbuka. Apalagi pernah memimpin perusahaan-perusahaan publik (listed companies), mereka pasti mengerti tentang pengelolaan keuangan yang diaudit secara berlapis.

Baca juga : Selancar Ombak, Rio Waida Raih Tiket Olimpiade

Dengan begitu, tidak ada kebocoran keuangan, meski yang alus sekali pun. Antara kebijakan, program, dan budgeting, top eksekutif terlatih untuk melakukan transparansi lalu lintas keuangan kepada publik.

Mereka dikawal ketat prinsip efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Mereka juga terbiasa harus melakukan pelaporan secara berkala kepada pemegam saham: publik. Diharapkan, values yang terbangun dari perusahaan publik itu dapat mereka bawa saat memimpin instansi pemerintahan.

Mereka diharapkan bisa mentransformasi kultur birokrasi dari instansi tempat bekerja dan atau sekolah mereka dulu dari sangat birokratis prosedural ke hal-hal yang praktis dan solutif.

Baca juga : Pertama Kali Ke IKN , AHY Takjub

Kalau harapan ini terwujud, kasus-kasus korupsi bisa dihilangkan. Publik tak akan lagi mendengar seorang menteri kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Semoga.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.