Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pejabat dan Tim Buzzer

Senin, 4 November 2019 06:28 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Jadi pejabat di erasosial media harus siap setiap hari diadili dan divonis oleh warganet. Bukan cuma urusan-urusan serius dan berat seperti kebijakan tapi seringkali dihukumi karena urusan remeh-temeh. Ini ada positif negatifnya tentu.

Netizen di era saat ini telah menjadi kelompok penekan (pressure group) yang efektif. Tak sekedar itu, mereka telah berubah menjadi kelompok berpengaruh dalam pembentukan opini publik (social in fluencer).

Baca juga : Manajemen Duit Rakyat

Cara bekerjanya ada yang alamiyah ada yang by design. Dalam urusan kebijakan publik dan moral kekuasaan, suara warganet tidak sedikit yang positif menyuarakannya. Mereka alamiyah menyatakan sikap dengan kekuatan hashtagnya. Mereka tak segan membuat pejabat publik tak berkutik jika policy-nya dirasakan ada yang dzalim.

Namun, mengingat betapa powerful-nya netizen, ada yang memanfaat kan ini sebagai peluang bisnis framing opini dan buzzer. Mereka bersuara karena order yang membayarnya. Mereka bekerja dengan cara yang berbeda tergantung targetnya. Ada yang bekerja untuk sekedar meng-counter lawan yang melancarkan hoaks, tapi tidak sedikit yang bekerja aktif menyebarkan hoaks.

Baca juga : The Team Dream Big

Misi mereka menghancurkan lawan politik pihak yang mengordernya. Oleh karena demikian rasanya mutlak bagi pejabat publik mulai sekarang bekerja yang dilengkapi tim buzzer. Tentu bukan untuk mema nufaktur berita-berita bohong tapi menjadi penyebar aksi-aksi kebijakan baik untuk rakyat. Pejabat dengan tim sosial medianya bisa meng-counter berita-berita hoaks di sekitar dirinya. Pejabat harus mulai relate dengan masalah-masalah kerakyatan.

Dengan demikian maka ia bisa tetap mengalokasikan kebijakan pemerintahan nya untuk rakyat dan rakyat dengan mudah mengakses informasi detil tentang kebijakannya dengan baik dan benar. Semoga semua bisa melihatnya secara lebih positif dan baik untuk kebaikan bangsa dan kejayaan negara. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.