Mencari Menteri, Bukan Kepala Ikan

SUPRATMAN
Wartawan Senior

RM.id  Rakyat Merdeka - Bursa calon menteri kian panas dan liar. Banyak pihak yang menitipkan nama. Ormas keagamaan, ikatan keluarga alumni, organisasi berbasis kedaerahan. Pejabat lama yang menitipkan calon menteri ke pejabat baru. Banyak sekali. 

Kita berharap, Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih mengutamakan aspirasi dan kepentingan rakyat dibanding aspirasi dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang bisa saja membebani Presiden.

Jangan pula aspirasi kelompok-kelompok penekan menjadi dasar penambahan jumlah Kementerian atau wakil menteri.

Besar kecilnya kabinet tidak menjamin keberhasilan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas birokrasi menjadi salah satu kunci utamanya. 

Baca juga :  “Tukang Stempel”, Harap-harap Cemas

Jumlah Kementerian yang sekarang, 34 kementerian, sudah menjadi yang terbanyak di ASEAN. Di bawahnya, ada Malaysia yang memiliki 27 Kementerian. Atau Vietnam, yang cuma memiliki 17. Di dunia, Kementerian atau Departemen tersedikit adalah Swiss, yang hanya memiliki tujuh.

Kalau kabinet ditambah menjadi 44 kementerian seperti wacana yang berkembang sekarang, tentu akan sangat besar. Belum lagi kalau ada wacana penambahan jumlah wakil menteri, bisa membuat kabinet lebih gemuk lagi.

Jangan juga karena ada wacana bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, maka jumlah Kementerian harus ditambah. Efisiensi dan efektivitas perlu tetap harus dijaga.

Sekarang, yang tak kalah pentingnya yakni menciptakan birokrasi yang kuat dan efektif sebagai penggerak dan pelaksana.

Baca juga : Debat Pilgub Dan Ambisi 2029

  Sudah saatnya bangsa ini tidak lagi “disandera” oleh birokrasi yang rumit dan berbelit-belit serta uang dengar, uang rokok, uang fotokopi, yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan.

Kita ambil contoh terbaru. KPK baru saja melakukan penggeladahan di Jawa Timur dan di Kalimantan Selatan.

Di Kalsel, KPK menetapkan tujuh orang tersangka, termasuk gubernurnya. Selain itu, ada juga birokratnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kalsel, Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas PUPR Kalsel. Juga ada Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel. Dua orang swasta juga menjadi tersangka.

Pola birokrasi seperti ini sudah sering terjadi. Sehingga, pembenahan (pejabat) birokrasi dan para pejabatnya sangat mutlak, serius dan segera. 

Baca juga : Tantangan Pelawak Dan Politisi 

Selain itu, pengawasan yang ketat, termasuk memperkuat lembaga hukum, antara lain KPK, juga perlu segera dilakukan.

Dan yang tak kalah pentingnya: keteladanan dari atas. Sudah sering dikatakan bahwa “ikan busuk mulai dari kepalanya”. Kepala di sini sangat banyak, termasuk para menterinya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.