Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Panjangnya rantai birokrasi yang mesti dilalui masyarakat yang akan mengurus surat-surat atau dokumen untuk kepentingan pribadi atau urusan bisnis, jadi sumber ketidakefisienan ekonomi, sekaligus alat korupsi oknum birokrat nakal.
Untuk mengurus KTP, paspor atau sertifikat tanah misalnya, harusnya bisa dilakukan dalam satu dua jam saja. Setelah ebelumnya data-datanya dikirim secara online. Tidak perlu makan waktu berhari-hari. Bagi pebisnis, yang ingin membangun usaha peternakan, membuat tambak udang atau mendirikan pabrik, tentu harus diberi kemudahan dalamperizinan.
Bukan sebaliknya, malahan dipersulit oleh birokrat yang ada di pusat maupun daerah. Izin-izin itu mesti bisa selesai satu hari di Kantor Pelayanan Satu Pintu yang ada di pusat maupun daerah. Toh syarat-syaratnya bisa dikirim secara online. Kemudian, untuk pebisnis yang ingin menembus pasar internasional, perizinannya hendaknya juga bisa selesai dalam waktu satu atau dua jam. Kalau terlalu lama, peluang pasar ekspor yang ada bisa hilang.
Karena itu, istilah ”kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah” harus benar-benar hilang dari birokrasi yang ada di negeri ini dalam melayani publik. Memang, selain korupsi dengan cara mencuri dana APBN, suap menyuap terkait perizinan dan pengurusan dokumen masih terjadi dimana-mana. Ratusan kepala daerah sudah terkena OTT KPK. Tetapi efek jeranya rendah sekali.
Baca juga : Utang & Simsalabim
Melihat kondisi yang memprihatinkan seperti ini, para calon pemimpin negeri ini, hendaknya fokus pada perang melawan korupsi. Oleh karena itu, kampanye pasangan capres dan cawapres, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno juga mesti fokus bagaimana caranya mengatasi persoalan korupsi yang masih merajalela dimana-mana.
Tema kampanye cukup satu yaitu “ayo berantas korupsi”. Dengan sub tema “ayo potong rantai birokrasi”. Ini saja cukup. Pasangan capres dan cawapres tinggal menjabarkan langkah-langkah konkret apa saja yang mesti ditempuh untuk memberantas korupsi, suap dan gratifikasi.
Baca juga : Kursi Wagub Dan Hukuman
Mereka tidak perlu panjang lebar menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Publik itu menunggu langkah nyata perang terhadap korupsi. Selama korupsi masih merajalela, pembagunan ekonomi tak akan dirasakan rakyat. Bahkan rakyat kecil bisa jadi lebih miskin. Dengan demikian, karena korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, maka upaya memeranginya harus dipimpin langsung oleh Presiden. Caranya antara lain, memotong oknum birokrat nakal yang gemar korupsi dan terima suap.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
