Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
SUPRATMAN
RM.id Rakyat Merdeka - Alarm sudah berbunyi. Kalau tidak segera diantisipasi, akan muncul kluster Covid-19 dari Pilkada Serentak 2020. Penanganan Covid-19 bisa kacau. Dampak kesehatan dan ekonominya sangat mahal. Perlu langkah tegas, cepat, koordinatif, dan tanpa pandang bulu.
Kekhawatiran itu muncul saat pendaftaran peserta Pilkada 2020. Banyak pelanggaran protokol kesehatan. Imbauan pemerintah supaya tidak ada konvoi dan kerumunan, seolah tak diindahkan.
Di negeri ini, jangankan imbauan, peraturan yang jelas-jelas ada ancaman hukumannya bisa “diakali”. Juga tidak ditindak tegas. Karena itu, perlu antisipasi cepat dan tegas. Dari sekarang.
Kalau tidak segera “dipotong”, tahapan-tahapan selanjutnya akan sangat rawan. Setelah pendaftaran, masih tahapan kampanye, 26 September sampai 5 Desember 2020. Sangat panjang.
Baca juga : Polda Sumbar Siagakan 5.827 Personel Amankan Pilkada Serentak
Semangat dan gairah saat kampanye biasanya lebih tinggi dibanding saat pendaftaran. Sangat mungkin terjadi kerumunan. Apalagi kalau parpol terkesan membiarkan. Bisa tambah parah.
Saat pencobolosan juga berisiko. Lalu, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, juga sangat rawan.
Penetapan calon terpilih, juga jangan dianggap enteng. Perlu antisipasi serius. Apalagi kalau perolehan suara hasil quick count, sangat tipis. Munculnya kerumunan dan pengerahan massa, sangat mungkin terjadi.
Untuk mengantisipasinya, perlu koordinasi lebih serius. Jangan ada yang saling lempar tanggungjawab. Satgas nasional Covid-19 perlu memperkuat “desk” pilkada serentak ini. Jangan kecolongan.
Baca juga : Hari Jadi Polwan, Kapolri Anugerahkan Pin Emas dan Perak
KPU, Bawaslu, Kemendagri, Polri, Kemenpan RB, perlu duduk bersama membicarakan bagaimana supaya pelanggaran ini tidak terus berlanjut. Keterlibatan parpol, juga sangat penting.
Sungguh ironis kalau calon kepala daerah yang diamanatkan bisa menangani Covid-19, justru membiarkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
Pilkada Serentak 2020 yang melibatkan 270 daerah, jangan jadi kluster baru. Karena, dampaknya akan sangat panjang, luas dan berbahaya. Biayanya sangat mahal.
Awal 2021 yang seharusnya jadi titik awal kebangkitan, jangan menjadi ajang “cuci piring” dari sisa-sisa pesta demokrasi.
Baca juga : Berita Hoaks Bakal Rusak Pilkada dan Demokrasi Indonesia
Pesta itu bukan melahirkan duka. Tapi kegembiraan dan harapan. Pesta itu untuk mencari kepala daerah yang mampu melawan Covid-19. Membangkitkan ekonomi. Bukan kepala daerah yang membiarkan pelanggaran protokol kesehatan.
Saatnya politik menyelamatkan kesehatan dan ekonomi. Bukan membebani.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
