Dark/Light Mode

Zaken dan Legacy

Minggu, 12 Mei 2019 02:14 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Zaken kabinet. Istilah popular di era 50-an ini muncul lagi di Istana Presiden, Kamis (9/5) lalu. Yang menyampaikannya dan mengusulkannya, Ahmad Syafii Maarif seusai bertemu Presiden Jokowi. Syafii datang bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di lembaga ini Syafii menjabat Dewan Pengarah.

Zaken kabinet. Ini memang kabinet “ideal”. Semua menterinya ahli di bidang masing-masing. Tidak ada yang “salah kamar”. Juga tidak ada dalih bahwa “menteri jabatan manajerial, walau bukan ahli, dia bisa memilih pembantu-pembantunya yang ahli. Menterinya tinggal mengarahkan”.

Dalam zaken kabinet, tidak ada alasan seperti itu. Hak prerogatif itu hanya milik Presiden. Bukan menteri.

Dalam sejarah Indonesia, zaken kabinet menjadi sebuah kemewahan. Sangat jarang terjadi. Tapi bukan tidak mungkin diterapkan. Bisa saja.

Baca juga : Mungkin Dia Lelah

Misalnya, di akhir 50-an, Indonesia pernah memiliki kabinet yang berisikan mereka yang ahli di bidangnya. Para pakar. Nama kabinetnya Kabinet Djuanda (1957-2959). Di era Presiden Soekarno. Era ini disebut-sebut sebagai kabinet zaken.

Setelah itu, anggota kabinet campur baur. Macam-macam isinya. Ada ahli, ada orang parpol yang ahli maupun tidak ahli di bidangnya. Sampai sekarang.

Syafii Maarif mungkin mengenang era itu sebagai yang paling ideal untuk saat ini. Tidak ada lagi bagi bagi kursi sebagai balas jasa politik. Tidak ada lagi dugaan bahwa kementerian dipakai oleh parpol untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Untuk parpol maupun untuk pribadi.

Di era pertamanya, 2014 lalu, Presiden Jokowi sebenarnya punya tekad kuat untuk membentuk kabinet zaken. Tapi realitas politik, terutama dari partai pendukung, tak bisa dihindari.

Baca juga : Pak Sofyan, Tetap Semangat

Ada saja dalihnya, terutama dari parpol, untuk menghindari zaken kabinet murni. Misalnya, “orang parpol kan banyak yang ahli dan kompeten sehingga tak perlu mengambil orang luar”.

Sekarang, usaha itu dicoba lagi. Kalau tak seluruhnya, paling tidak bisa dilakukan seoptimal mungkin.

Dan yang penting, mau zaken atau bukan, pemerintah perlu menciptakan sistem supaya kementerian tidak menjadi “sapi perah” atau “ATM”. Oleh siapa pun.

Di sisi lain, Presiden juga tidak kompromis terhadap perilaku “memerah” kementerian dan menjadikan kementerian sebagai lahan pengumpulan dana.

Baca juga : Terbuka Dan Legawa

Kalau ini berjalan baik, ini akan menjadi legacy berharga bagi Presiden Jokowi di era keduanya. Pasti akan dikenang lama.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.