RM.id Rakyat Merdeka - Konsep Prabowonomics terus digelorakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemarin, seusai acara PKB Run di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti konsep Prabowonomics melalui reformasi regulasi dan kebijakan anggaran.
Salah satu usulannya adalah melakukan perubahan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kata Cak Imin, adalah me-review dan mengubah 108 undang-undang.
“Saya terus akan merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang,” kata Cak Imin.
Cak Imin menjelaskan, perubahan regulasi yang diusulkan berkaitan dengan sejumlah aturan yang dinilai perlu disesuaikan dengan konsep Prabowonomics.
Baca juga : Komdigi Siapkan Aturan Baru Soal Kuota Internet
Beberapa di antaranya ialah revisi Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta undang-undang lain yang merupakan produk kebijakan yang dinilai bertentangan dengan semangat pembangunan berbasis ekonomi konstitusi.
Cak Imin menambahkan, penerapan Prabowonomics juga harus dibarengi dengan penguatan politik anggaran. Menurutnya, APBN perlu diarahkan untuk membiayai program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Contohnya, yang mendesak adalah pembangunan jembatan untuk anak-anak sekolah di daerah-daerah terpencil. Masa anak sekolah harus basah-basahan saat pergi ke sekolah? Hal-hal seperti ini yang harus menjadi prioritas,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur pendukung pendidikan, Cak Imin menilai APBN juga perlu difokuskan pada perbaikan sekolah serta peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.
Baca juga : Yusril: Vonis Bersalah Itu Wewenang Hakim
Dia berpandangan, konsep Prabowonomics dapat menjadi landasan pembangunan nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi sekaligus mampu mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk program-program yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itu yang disebut ekonomi konstitusi,” kata dia.
Ketua DPP PKB Daniel Johan turut mendukung usulan Gus Muhaimin. Menurutnya, saat ini terdapat sejumlah undang-undang yang dinilai terlalu liberal, sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak rakyat. Karena itu, regulasi yang lahir melalui proses omnibus perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Sementara itu, Manager Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi menilai persoalan utama dalam konsep Prabowonomics bukan terletak pada regulasi, melainkan pada implementasi dan praktik kebijakan di lapangan.
Baca juga : Tetap Pada Posisi Penyeimbang, PDIP Akui Sehati Dengan Pemerintah
“Permasalahan yang ada kadang bukan dari regulasi, melainkan implementasi kebijakan,” kata Badiul Hadi.
Untuk melihat lebih jauh pandangan Daniel Johan terkait konsep Prabowonomics, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.