RM.id Rakyat Merdeka - Politisasi terhadap investasi PT Telkomsel di GoTo dinilai bisa berdampak buruk terhadap rencana investasi BUMN. Seperti halnya pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR terkait Investasi BUMN di Perusahaan Digital.
“Kalau politisi ikut masuk hingga ke level teknis, khawatirnya BUMN akan jadi stagnan dan tidak ada keinginan untuk berinvestasi. Ada kemungkinan perusahaan-perusahaan BUMN enggan berinvestasi. Jadi ada underinvestment namanya. Efeknya tentu nggak akan bagus," tutur Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin, kemarin (15/6).
Baca juga : Pengamat: Politik Identitas Sudah Tak Relevan Di Pilpres 2024
Eddy menjelaskan, sebenarnya yang berhak untuk mempertanyakan investasi anak perusahaan BUMN seperti halnya Telkomsel di GoTo adalah pemilik saham mayoritas dan komisaris. Apalagi investasi ini merupakan bagian dari rencana pengembangan bisnis perusahaan.
“Kalau investasi yang tidak sesuai dengan core bisnisnya tapi ada manfaatnya, kan bisa minta penjelasan ke direksi. Kemudian kalau investasi ini dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau investasi ini tidak sesuai dengan harapan, pemegang saham bisa mengganti Dirut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)," jelasnya.
Baca juga : DPR: Investasi Telkomsel di GOTO Sudah Sesuai Prosedur
Lebih lanjut Eddy menambahkan, langkah Komisi VI DPR membentuk Panja bisa menghambat Dirut Telkom dan Telkomsel untuk melakukan modernisasi perusahaan, termasuk mengoptimalkan potensi pasar yang baru akibat tumbuhnya digitalisasi.
Apalagi, jika mencermati investasi Telkomsel di GoTo, semuanya telah melalui prosedur yang berlaku. Dalam investasi Telkomsel di GoTo, semua tata kelola perusahaan sudah terpenuhi. Bahkan juga mendapatkan restu dari Telkom dan Singtel sebagai pemilik 35 persen saham Telkomsel.
Baca juga : Menkominfo & Dubes Uni Eropa Bahas Peluang Investasi Sektor Digital
"Urusan investasi ini kan ranahnya eksekutif. Jadi, kalau mau melakukan pemanggilan, seharusnya yang dipanggil adalah Menteri Negara BUMN atau Presiden. Makanya saya lihat ini kental sekali urusan politiknya, dan sebaiknya manuver-manuver seperti ini dikurangi,” tambah Eddy.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.