RM.id Rakyat Merdeka - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memahami kesulitan yang dihadapi Pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di APBN dan memaklumi langkah penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diputuskan pekan lalu.
Menurut Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, keputusan Pemerintah tersebut merupakan pilihan sulit.
"Namun, kita memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM," kata Gus Yahya, di sela-sela kegiatannya membuka Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII, di Medan, kemarin.
Pilihan sulit harus diambil pemerintah, lanjut Gus Yahya, karena bila tidak, keadaan akan lebih sulit lagi jika harga BBM tidak dinaikkan. Gus Yahya menyatakan, NU siap membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa.
"Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah," ujarnya.
Baca juga : Ganjar Turunkan Suku Bunga Kredit Bank Jateng Untuk Pedagang Pasar-UMKM
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan berbagai jenis bantalan sosial agar kebijakan ini tidak memberatkan kehidupan masyarakat tidak mampu.
Setelah penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada 20,65 juta warga tak mampu sejak awal September lalu, Pemerintah juga sudah mulai menyalurkan BSU (bantuan subsidi upah) bagi 16 juta pekerja, sejak Jumat (9/9).
Hal ini dipastikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kemnaker, Surya Lukita Warman saat hadir dalam diskusi publik 'Kebijakan Pemerintah Pasca Kenaikan Harga BBM pada Sektor Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan' bersama Ombudsman RI, Kamis (8/9).
"Persiapannya (penyaluran BSU) sudah siap dan kami harapkan di Minggu ini, di Jumat (9/9) paling lambat, sudah kami salurkan," ujarnya.
Potensi Risiko Terkelola Baik
Baca juga : Polres Malang Distribusikan 2.000 Paket Sembako
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, Pemerintah memastikan tujuan penyesuaian harga BBM akan tercapai. Kebijakan ini merupakan koreksi atas akses subsidi selama ini yang tidak tepat sasaran.
“Semua program perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah diharapkan akan benar-benar bisa secara efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi karena situasi global hari ini,” papar Kabin, kemarin.
Bahwa ada potensi risiko dari keputusan berani Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan ini, lanjut Budi Gunawan, semua telah terpetakan dan akan dikelola dengan baik.
Pemerintah, misalnya terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar benar-benar efektif dan tepat sasaran. Begitu pun risiko inflasi akan bisa dikelola dengan bauran kebijakan di dalam APBN yang akan memastikan ketersediaan barang, efektifnya stimulus ekonomi masyarakat bawah, dan pemanfaatan berbagai mata anggaran yang akan memperkuat upaya ini.
“Ya, tentu ada risiko-risiko di sejumlah bidang. Pemerintah menyadari dengan baik hal tersebut, tapi Bapak Presiden sudah mengatakan, tujuan kebijakan ini jauh lebih penting dibanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak,” tegas Budi Gunawan.
Baca juga : Yang Jelas, Harga BBM Naik Sengsarakan Rakyat Bawah
Dalam hitungan Kementerian Keuangan, risiko inflasi akibat penyesuaian harga BBM akan terlihat utamanya dua bulan pertama, yakni September-Oktober untuk kemudian mulai normal pada November.
"Semoga bulan November mulai kembali ke pola normal. Biasanya inflasi yang seperti ini cepat, dalam satu dua bulan naik, kemudian bulan ketiga mulai normalisasi," kata Suahasil, Senin (5/9). "Tapi tidak apa-apa, dengan kenaikan harga ini akan memberi insentif kepada produsen untuk melihat bawah kita bisa melakukan produksi lebih kuat lagi. Dan hingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita masih bisa terjaga di 5,2 persen."
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dengan pemberian bansos, kita bisa sama-sama jaga daya beli khususnya yang miskin dan rentan. Sehingga angka kemiskinan justru enggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM.
"Kita hitung dengan adanya bansos mengakibatkan angka kemiskinan bisa turun, mungkin sekitar 0,3 persen," jelas Febrio, di gedung DPR, Senin (5/9).
Pemerintah juga meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) awal September lalu sebagai upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.