BREAKING NEWS
 

Ekonomi Membaik, Sri Mulyani Masih Belum Plong

Reporter : NUR ROCHMANNUDIN
Editor : ADITYA NUGROHO
Selasa, 31 Mei 2022 07:01 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2022 yang mencapai 5,01 persen dan membaiknya ekonomi ternyata tak membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani plong. Dia masih ketar-ketir dengan melonjaknya harga minyak dunia yang berdampak pada bengkaknya subsidi. Untuk jaga-jaga dompet negara nggak jebol, Sri Mul potong anggaran kementerian/lembaga Rp 24,5 triliun.

Permintaan pemotongan anggaran disampaikan Sri Mul melalui surat kepada masing-masing pimpinan kementerian/lembaga (K/L), Senin (23/5). Dalam surat tersebut, tertera keputusan yang diambil sudah berdasarkan arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Internal, dengan agenda Belanja Subsidi dalam APBN 2022 dan Implementasi Kebijakan APBN 2022, Senin (16/5).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata membenarkan soal pemotongan anggaran itu. Menurut Isa, dana tersebut akan dipakai untuk cadangan dari kenaikan harga energi dan pangan akibat tensi geopolitik dan tidak stabilnya kondisi ekonomi global.

"Kementerian/lembaga diminta menyisihkan total Rp 24,5 triliun untuk cadangan," ujarnya, kemarin.

Baca juga : Benzema Ngarep Raih Ballon Dor

Isa menjelaskan, dana tersebut merupakan cadangan tambahan di luar cadangan pemerintah yang sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR dua pekan lalu. Berdasarkan persetujuan Banggar, pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi Rp 291 triliun. Nilainya kini mencapai Rp 443,6 triliun dari alokasi awal Rp 152,5 triliun.

Rinciannya, anggaran subsidi energi ditambah Rp 74,9 triliun, dari semula hanya Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Subsidi BBM dan elpiji bertambah Rp 71,8 triliun dan subsidi listrik bertambah Rp 3,1 triliun.

Adsense

Sementara, anggaran kompensasi energi naik sebesar Rp 216,1 triliun, dari semula Rp 18,5 triliun menjadi Rp 234,6 triliun. "Cadangan tambahan ini tidak boleh dipakai sampai tekanan akibat kenaikan harga mereda atau dapat dimitigasi dengan anggaran lain yang disiapkan, termasuk tambahan pagu untuk subsidi dan kompensasi yang sudah disetujui DPR," beber Isa.

Untuk diketahui, pemerintah mematok harga minyak (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar 102,51 dolar AS per barrel pada April 2022. Angkanya sudah lebih tinggi dari asumsi awal dalam APBN sebesar 63 dolar AS per barrel.

Baca juga : Ekonomi Tumbuh Positif, Tapi PHK Di Mana-mana

Kebijakan Sri Mul itu disambut para ekonom. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Rp 24,5 triliun masih terlalu kecil. Pasalnya, pelebaran subsidi energi bahkan dapat mencapai Rp 300-350 triliun, melihat intensitas harga minyak mentah bertahan di atas 100 dolar AS per barel.

Selain menambah dana cadangan subsidi energi, kata dia, pemerintah perlu antisipasi dengan realokasi anggaran belanja rutin maupun belanja program. Tidak menutup kemungkinan belanja pegawai dan barang kembali dipangkas. Kemudian keuntungan ekspor batu bara, sawit dan bahan komoditas bisa di prioritaskan sebagai subsidi silang ke energi.

"Pemerintah disarankan tunda realisasi proyek infrastruktur yang belum urgen. Misalnya, anggaran persiapan Ibu Kota Negara bisa ditunda. Setidaknya 30 persen dari total anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) masih ada ruang untuk digeser ke pemenuhan kebutuhan subsidi energi," pungkasnya.

Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai, pemotongan anggaran lebih dimaksudkan untuk membawa defisit ke arah yang lebih sehat yakni menuju 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Piter memperkirakan, tambahan penerimaan negara akibat lonjakan komoditas akan lebih besar dibandingkan beban subsidi. Namun, pemerintah tetap harus menjaga agar subsidi tidak terlalu membengkak sehingga beban APBN membengkak.

Baca juga : Ekonomi Indonesia Mulai Bangkit, Penjualan Listrik PLN Tumbuh 8,62 Persen

"Pemerintah juga masih harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi karena pandemi belum selesai. Apalagi harus ada anggaran untuk mengantisipasi lonjakan kasus," tutur Piter.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense