RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menggelar rapat dengan semua petinggi TNI matra angkatan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Rabu (9/10). Salah satu agenda penting yang dibahas dalam rapat tersebut adalah soal antisipasi dan penangan demo jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Teepilih, Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober mendatang.
"Semua pejabat utama di Angkatan Darat mulai Komandan Korem sampai Panglima Kostrad, kami kumpulkan di sini untuk meng-update situasi terakhir di semua wilayah. Yang menonjol dalam pembahasan tadi, adalah soal adanya rencana demonstrasi," kata Andika di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10).
Baca juga : Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, TNI Siap Koordinasi Dengan Polri
Jenderal bintang empat itu mengaku, sejauh ini memang belum terlihat bakal terjadi demo di semua wilayah. Namun, pihaknya sudah mengantongi informasi bakal ada demo jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf di sejumlah wilayah. Baik itu soal tanggal, hingga lokasi pelaksanaannya.
"Tapi jumlahnya masih sangat sedikit sekali. Saya tidak perlu menyebut di mana. Tapi, mayoritas belum ada rencana yang terucap, maupun tertulis," ungkapnya.
Baca juga : Pramono: Pelantikan Jokowi Tetap 20 Oktober Lho
Terkait kesiapan personel Angkatan Darat yang akan mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Andika memastikan akan mengerahkan semua pasukan, dengan melibatkan seluruh jajaran yang ada. Namun, pasukan yang akan diterjunkan bukan dari satuan tempur. "Yang diturunkan adalah dari satuan teritorial," cetusnya.
Andika mengatakan, aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat adalah hak seluruh Warga Negara Indonesia dan telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat harus tetap mengedepankan aturan berlaku.
Baca juga : 3 Bulan Jelang Pelantikan, Pimpinan KPK Baru Sudah Bikin Grup Chat
"Penyampaian pendapat pasti diperbolehkan. Tetapi kan ada tetapinya. Misalnya, tidak mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain. Pelaksanaan demo, yang pasti harus mengikuti aturan moral, yang diakui secara umum. Termasuk tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah diatur," tandas Andika. [DNU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.