Tolak Jatuhkan Jokowi, Dua Serikat Buruh Bersatu

RM.id  Rakyat Merdeka - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyikapi maraknya aksi-aksi jalanan yang terjadi belakangan ini. Keduanya kompak tolak jatuhkan Jokowi.

Kedua serikat buruh itu meyakini aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah tempat menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK murni perjuangan. Namun, sayangnya disusupi penumpang gelap. Terkait itu buruh Indonesia menolak agenda politik yang berupaya memboncengi setiap aksi demonstrasi.

"Kami mensinyalir adanya penyusup yang menumpangi aksi mahasiswa," tegas Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi pers bersama Presiden KSPI Said Iqbal, di Jakarta, Rabu (25/9).

Baca juga : Lewat MK Saja, Jangan Paksa Jokowi Terbitkan Perppu

Andi mengaku, menerima informasi valid mengenai aksi penyusupan yang berkaitan dengan agenda politik untuk membatalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih. Untuk itu, Andi meminta aparat penegak hukum khususnya Kapolri untuk menindak aktor utama di balik peristiwa kerusuhan dengan tidak pandang bulu.

Andi turut menyinggung kerugian yang timbul akibat perbuatan perusuh selain merusak fasilitas tol dan pos polisi, tindakan tersebut turut membawa dampak pada turunnya saham. Artinya, turut mengganggu iklim dunia kerja.

Andi juga menegaskan, menolak kegiatan-kegiatan inkonstitusional yang berupaya memecah belah persatuan Indonesia. Terlebih dengan menyusupi aksi yang dilindungi oleh konstitusi.

Baca juga : Tingkatkan Daya Saing, Tukang Bangunan Harus Bersertipikat

"Buruh sudah dewasa berdemokrasi. Selain aksi besar yang sering kami lakukan, kami juga melakukan gugatan serta judicial review dan kami menang. Hal biasa berbeda pandangan tetapi tidak merusak demokrasi," tegasnya.

Presiden KSPI Said Iqbal yang saat Pilpres lalu mendukung Prabowo Subianto juga memberikan penegasan Jokowi terpilih secara konstitusional dan tidak ada alasan menjatuhkannya. Untuk itu, Iqbal menekankan, agenda buruh Indonesia setelah rangkaian pilpres selesai adalah fokus dalam menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong pemerintah untuk membentuk tim tripartit dalam merevisi PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kelas 3.

"Tidak ada agenda buruh terkait penolakan pemerintahan yang sah apalagi membatalkan pelantikan presiden yang sah. Semua proses politik sudah selesai dan kami menerima hasilnya," ujarnya.

Baca juga : Tunda Pengesahan RUU KUHP, Jokowi Dengar Keluhan Rakyat

Iqbal menegaskan buruh mendukung kebebasan menyatakan pendapat di muka umum dan mendukung seluruh elemen yang menggunakan jalur tersebut. Namun buruh menolak segala upaya yang bertentangan dengan konstitusi. "Intinya persatuan Indonesia bagi kaum buruh di atas segala-galanya dalam bingkai bernegara," tegasnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.